Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1998

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1998

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1998

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sanggau

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1998

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1998

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin

Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1994

Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Esso Exploration and Production Natuna Inc. yang Melakukan Pengeboran dan Pengolahan Gas Bumi Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil di Kepulauan Natuna dan Laut Sekitarnya

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1992

Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Tidak Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang Dalam Rangka Kegiatan Konstruksi dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Propinsi Riau

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992

Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam Antara Pemerintah dan Perusahaan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 TAHUN 1983

Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 965/KMK.04/1983

Badan-Badan Tertentu Yang Ditetapkan Sebagai Pemungut Pajak Atas Penghasilan Dari Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha, Dasar Pemungutan, Tarif, Serta Tata Cara Pelaksanaannya

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 952/KMK.04/1983

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 981/KMK.04/1983

Nilai Kurs Sebagai Dasar Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Bulan Januari, Pebruari Dan Maret 1984

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 1927/PJ.23/1983

Buku Petunjuk Berkenaan Dengan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Pembayaran Gaji, Upah, Honorarium, Dan Lain-Lain Sehubungan Dengan Pekerjaan (Seri PPh Pasal 21-01)

Regulation

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1994

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1992

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 36 TAHUN 1983

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 965/KMK.04/1983

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 952/KMK.04/1983

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 981/KMK.04/1983

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 1927/PJ.23/1983

Global Recognition

Contact Us

Jakarta
MUC Building
Jl. TB Simatupang 15
Jakarta Selatan 12530

+6221-788-37-111 (Hunting)

+6221-788-37-666 (Fax)

ask_muc[at]mucglobal.com

Surabaya
Graha Pena 15th floor
Jl. Ahmad Yani 88
Surabaya 60231

+6231-828-42-56 (Hunting)

+6231-828-38-84 (Fax)

sby[at]mucglobal.com

Subscribe