Corona, Oil War, dan Peliknya Ekonomi Kita

Belum tuntas efek negatif dari perang dagang, wabah virus Covid-19 menambah deret masalah ekonomi, politik, dan sosial. World Health Organization (WHO) menetapkan wabah virus mematikan ini sebagai pandemi global. Sampai tulisan ini dibuat (31/3/2020), Covid-19 telah menyerang 199 negara, menular ke 786,876 orang, menewaskan 37.846 penduduk dunia, dan yang sembuh 165.935 orang. 

Indonesia masuk dalam daftar sebaran Covid-19, dengan kenaikan jumlah kasus positif meningkat drastis setiap harinya sejak pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo pada Senin (2/3). BNPB mencatat sebanyak 1.414 orang positif tertular Covid-19, di mana 122 orang meningal dunia dan kabar baiknya 75 orang dinyatakan sembuh.   

Virus Corona jenis baru ini—yang merebak luas sejak pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, China—seolah merusak ekspektasi hampir seluruh warga dunia yang sebagian besar mengharapkan prospek cerah di tahun 2020. Alih-alih mimpi menjadi kenyataan, yang terjadi justru sebaliknya. Kepanikan melanda, sejumlah negara mengisolasi warga dan wilayahnya (lockdown), dan yang menyedihkan jumlah korban jiwa semakin bertambah setiap harinya.   

Parahnya, di tengah kekacauan akibat Corona, negara-negara penghasil minyak justru bikin ulah dan menambah runyam masalah. Adalah Rusia dan Arab Saudi pemicu perang harga minyak (oil price war) sebagai buntut dari ketidaksepakatan volume produksi minyak di KTT OPEC. Rusia yang menolak pemangkasan produksi minyak dibalas oleh Saudi—atas perintah putra mahkota Muhammad bin Salman—dengan menaikkan produksi 1 juta barel per hari dan mendiskon harga USD6-8 per barel lebih rendah dari harga pasar. 

Alhasil, mengutip Reuters, harga minyak mentah WTI di bursa New York (NYMEX) anjlok sekitar 50% menjadi USD21,16 per barel, dari sebelumnya di atas USD40 per barel pada pekan pertama Maret 2020. Sementara harga minyak mentah Brent di bursa London (ICE) terkoreksi menjadi US$23,04 per barel dari sebelumnya di kisaran US$50 per barel. Kombinasi perang dagang, pandemi Covid-19, dan oil price war menjadi pembuka tahun 2020 yang mencekam dan menggambarkan tantangan super berat yang tengah dihadapi masyarakat dunia.   

Baca juga: Kondisi Genting, Indonesia Kucurkan Rp405 Triliun Untuk Tanggulangi Covid-19

Meskipun sebelumnya ada pihak-pihak yang jumawa bahwa negara kepulauan berpenduduk 266 juta jiwa ini akan baik-baik saja, kenyataannya kegagapan dan kepanikan juga terjadi di Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)—yang menjadi indikator geliat pasar modal Indonesia—menukik tajam hanya dalam hitungan hari. IHSG mengawali tahun 2020 di level 6.284 dan mulai melandai ketika wabah pneumonia berat ini pertama kali ditemukan di Wuhan pada Minggu (5/1).  

Penurunannya semakin drastis, terutama sejak Covid-19 terdeteksi pertama kali di Indonesia. Panic selling terjadi di bursa saham dan membuat IHSG terjun bebas ke level 3.938 pada 24 Maret, terendah sejak 2012. Berbagai upaya dilakukan otoritas dan pemerintah guna mencegah kepanikan, antara lain dengan menginstruksikan BUMN melakukan buyback saham hingga menggelontorkan stimulus fiskal. Kombinasi kebijakan tersebut belum cukup untuk mengembalikan IHSG ke posisi jayanya di atas 6.000. Namun setidaknya cukup untuk sementara menjaga level kejatuhan indeks tidak semakin parah. Pada perdagangan Senin (30/3), IHSG ditutup di level 4.415.   

Nasib Rupiah lebih mengenaskan. Nilainya terjun bebas sejak isu Corona mendominasi pemberitaan. Nilai tukar mata uang Garuda anjlok mendekati level terparah sepanjang sejarah Indonesia (Rp16.650 pada 17 Juni 1998). Kondisi ini memaksa Bank Indonesia untuk menggelontorkan dana ratusan triliun ke pasar spot dalam beberapa hari terakhir guna menstabilkan Rupiah. Posisi terakhir berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, Rupiah berada di level Rp16.367 per USD (31/03). 

Tidak hanya di pasar modal dan keuangan, panic buying terjadi di pasar tradisional. Kekhawatiran tertular virus Covid-19 tidak hanya memicu perburuan masker, hand sanitizer, dan disinfectant tetapi juga rempah-rempah herbal tradisional seperti jahe merah dan temulawak yang harganya melonjak signifikan. Eskalasi transaksi belanja konsumen juga meningkat atas sejumlah bahan pokok, menyusul kebijakan social distancing pemerintah pusat dan daerah yang meliburkan sekolah selama dua pekan, dan mendorong beribadah dan bekerja dari rumah (work from home). Beredarnya foto-foto rak-rak yang kosong di sejumlah pusat perbelanjaan menggambarkan ada masalah rantai pasok dan kelangkaan bahan pokok yang berpotensi memicu inflasi tinggi.   

Semua itu belum melihat data-data ekonomi di sektor lain yang mungkin terpuruk akibat terganggunya proses produksi, semakin ketatnya lalu lintas perdagangan, lesunya aktivitas pariwisata, dan mandeknya sektor transportasi.  

Baca Juga: Indonesia Pangkas Tarif PPh Badan dan Resmi Terapkan Pajak Digital

Risiko Stagnasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan mengatasi dampak ekonomi wabah corona bakal lebih rumit ketimbang krisis ekonomi global 2008-2009. Satu yang pasti, laju ekonomi Indonesia dipastikan melambat.  Mantan Direktur Eksekutif Bank Dunia itu secara tegas mengatakan pandemi Corona akan berimbas pada perlambatan ekonomi Indonesia, jauh di bawah target pertumbuhan ekonomi 5,3% di APBN 2020. Bahkan, stagnasi ekonomi bukan tidak mungkin terjadi jika pandemi ini tidak dapat dikendalikan. Prediksi itu diperkuat oleh IMF yang menyatakan bahwa dunia sudah memasuki resesi.  

Dari sisi fiskal, kombinasi antara pandemi Corona dan penurunan harga minyak akan memberikan tekanan terhadap neraca keuangan negara dari dua sisi, belanja dan penerimaan. Penerimaan perpajakan dan non-pajak dari sektor minyak dan gas kemungkinan besar mengalami koreksi menyusul anjloknya harga minyak. Dukungan stimulus fiskal pemerintah untuk menangkal dampak virus Covid-19—PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja di sektor industri pengolahan, pembebasan PPh-22 impor, diskon 30% PPh-25, serta restitusi PPN dipercepat—juga dipastikan akan membuat shortfall semakin dalam.  

Sementara dari sisi belanja, biaya penanggulangan Covid-19 dapat dipastikan menambah beban anggaran negara yang tidak sedikit, terutama di bidang kesehatan. Untuk menanggulangi Covid-19, pemerintah pusat mengalokasikan transfer anggaran ke daerah sebesar Rp17,17 triliun. Belum lagi subsidi khusus bagi penerima manfaat Kartu Sembako di daerah terdampak Corona, estimasi kebutuhan anggarannya mencapai Rp4,56 triliun.   

Sebagai “dokter spesialis krisis”, ucapan Sri Mulyani tidak bisa disepelekan. Dia punya pengalaman mendiagnosa kesehatan ekonomi dan meracik obat kuat untuk mengobati atau mencegah Indonesia dari wabah resesi ekonomi yang tengah melanda dunia.   

Pertanyaanya, seberapa manjur resepnya mengobati penyakit ekonomi kali ini? Apakah stimulus ekonomi satu-satunya “jamu herbal” yang mampu menjaga kesehatan Indonesia dari wabah Corona? Bagaimana kesigapan pemerintah di bidang lain?  

Ini baru bulan ketiga di tahun 2020 dan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir. Semua tergantung dari seberapa sigap—bukan gagap—Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi wabah ini. Isunya bukan lagi lockdown atau bukan, tetapi serius atau tidak mengentaskan virus Corona.   

Baca juga: Lawan Corona, Indonesia Siapkan Protokol Krisis Ekonomi & Keuangan

China, yang awalnya dipersalahkan atas penyebaran Corona kini menjadi contoh kongkret dari kesigapan negara dalam mengatasi cepat sebaran virus mematikan ini. Indonesia tidak perlu malu meniru kebijakan serupa jika tidak ingin kehilangan lebih banyak lagi dari sisi ekonomi dan terutama nyawa. Ekonomi atau investasi tidak seharusnya menjadi pilihan yang menomor-duakan atau bahkan mengabaikan sisi kemanusiaan. Seperti quote menarik Presiden Ghana Akufo Addo yang viral baru-baru ini: "We know how to bring the economy back to life. What we dont know is how to bring people back to life." 

*) Tulisan ini telah terbit di www.kumparan.com, Selasa, 31 Maret 2020   

Disclaimer! Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.