JAKARTA. Pemerintah siapkan insentif bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi perdagangan pada bursa minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) Indonesia, salah satunya insentif perpajakan.
Mengutip Kontan.co.id, menurut Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Periode 2022-2023 Didid Noordiatmoko, insentif perpajakan yang disiapkan di antaranya pengurangan pajak dan bea keluar atau insentif lainnya.
Meski demikian, Pemerintah sebetulnya belum memastikan jenis insentif yang akan dipilih, karena masih dalam proses pembahasan, baik di internal pemerintah maupun bersama dengan stakeholder.
Sebelumnya, pada 13 Oktober 2023 pemerintah telah meluncurkan bursa CPO Indonesia. Adapun pengelolaannya berada di bawah naungan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) sebagai penyelenggara.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, bursa CPO Indonesia merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah melalui Bappebti.
Tujuannya, untuk memperbaiki tata kelola perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Mengingat kontribusi CPO Indonesia di atas 50% dari kebutuhan dunia, namun belum memiliki harga acuan sendiri.
Selama ini, transaksi perdagangan CPO masih mengacu kepada burs CPO Malaysia dan Rotterdam, Belanda. Namun, selain memiliki harga acuan CPO sendiri, hadirnya bursa CPO Indonesia juga bisa menempatkan Indonesia sebagai barometer harga CPO dunia. (ASP)
