JAKARTA. Pemerintah akan alokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang berasal dari pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK) akan tahun 2023 sebesar Rp 3,4 triliun.
Mengutip Kontan.co.id, penetapan alokasi itu dilakukan menggunakan formula yang telah dibuat berbasis persentase tertentu dari total PE ditambah BK pada tahun 2022.
Sebagai informasi, pada tahun 2022 pemerintah berhasil mengumpulkan PE Crude Palm Oil (CPO) senilai Rp 34,59 triliun sedangkan bea keluar senilai Rp 39,8 triliun.
Sehingga total dana yang terkumpul dari PE dan BE mencapai Rp 74,39 triliun. Adapun, besaran porsi DBH minimal 4% dan dapat ditingkatkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
Karena itu, pemerintah yakin alokasi DBH yang telah disepakati akan dipenuhi pemerintah. Selain itu, anggaran DBH juga sudah tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
Namun demikian, pemerintah menyebut untuk penyalurannya masih membutuhkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini masih tengah dirancang.
Dalam RPP tersebut akan ditetapkan formula pembagian kepada masing-masing daerah. Formula yang sudah disiapkan pemerintah yaitu:
- untuk provinsi 20%
- kabupaten/kota penghasil 60%
- kabupaten/kota berbatasan 20%.
Sehingga, dengan asumsi DBH sebesar 4% maka proporsi provinsi sebesar 0,8%, proporsi kabupaten/kota penghasil 2,4%, dan proporsi kabupaten/kota berbatasan 0,8%. Namun, pemerintah juga menetapkan batasan minimum alokasi per daerah untuk 2023 yaitu sebesar Rp1 miliar per daerah.
Rencananya, DBH Sawit tersebut akan disalurkan melalui dua tahap dalam satu tahun, yaitu pada Mei 2023 dan Oktober 2023. Dengan besaran DBH yang akan disalurkan masing-masing periode sebesar 50%. (ASP)
