JAKARTA. Rusia ditetapkan sebagai salah satu negara dalam daftar hitam surga pajak oleh negara-negara Uni Eropa karena tidak mau mengubah rezim pajak preferensial yang diangap berbahaya.
Meski demikian, Uni Eropa membantah penetapan ini dilakukan karena kepentingan polirik, terlepas dari konflik geopolitik yang tengah terjadi di benua biru tersebut. Tetapi didasarkan pada penilaian teknis yang menyebut Russia gagal mengamandemen ketentuan pajaknya mengikuti standar Uni Eropa.
Mengutip euronews.com, ada tiga kriteria utama yang ditetapkan Uni Eropa dalam menilai rezim pajak suatu negara, yaitu mengenai transparansi pajak, perpajakan yang adil dan melakukan langkah-langkah untuk mengatasi Base Erosion Profit and Shifting (BEPS).
Negara yang tidak memenuhi kriteria itu dimnta untuk segera mengubah rezim pajaknya. Jika tidak, akan dicatat sebagai yurisdiksi yang tidak kooperatif atau daftar hitam negara surga pajak.
Dengan demikian kini ada 16 yurisdiksi yang sudah tercatat di dalam daftar hitam surga pajak negara-negara Eropa, termasuk di dalamnya Kepulauan Virgin Britania Raya, Kosta Rika dan Kepulauan Marshall.
Diskriminatif
Adapun, Uni Eropa telah membuat daftar hitam surga pajak ini sejak tahun 2017 dan diperbarui setiap dua kali setahun.
Namun, pembuatan daftar ini mendapat kritikan dari sejumlah pihak karena dianggap diskriminatif, atau hanya menyasar negara-negara tertentu saja. Sementara negara lain yang memiliki karakteristik sama, tidak masuk ke dalam daftar, seperti Luksemburg dan Belanda.
Yurisdiksi lain yang selama ini dianggap sering menampung perusahaan cangkang dari negara-negara Eropa seperti Bermuda, Cayman Island tidak masuk ke dalam daftar Uni Eropa. (ASP)
