Regulation

This application offers simplicity to public to access various tax regulations and related policies through user-friendly search features.

Alokasi Sementara Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011

Pedoman Penatausahaan Piutang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2009 Tentang Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010

Himbauan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada Tahun 2010

Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2009 Tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010

Pelayanan kepada Wajib Pajak Sehubungan dengan Berakhirnya Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Bertolak ke Luar Negeri (Fiskal Luar Negeri)

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional untuk Tahun Anggaran 2010

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-60/PJ/2010 Tentang Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010

Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Penetapan Rasio Total Benchmarking Tahap V

Pelayanan kepada Wajib Pajak Dalam Upaya Pengamanan Penerimaan Sehubungan dengan Akhir Tahun Anggaran 2010

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Utang Pajak Tertentu Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Berkaitan dengan SPTNP atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali


Global Recognition
Global Recognition | Word Tax     Global Recognition | Word TP
Contact Us

Jakarta
MUC Building
Jl. TB Simatupang 15
Jakarta Selatan 12530

+6221-788-37-111 (Hunting)

+6221-788-37-666 (Fax)

Surabaya
Graha Pena 15th floor
Jl. Ahmad Yani 88
Surabaya 60231

+6231-828-42-56 (Hunting)

+6231-828-38-84 (Fax)

Subscribe

For more updates and information, drop us an email or phone number.



© 2020. PT Multi Utama Consultindo. All Rights Reserved.