2017

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 05 April 2017 sampai dengan 11 April 2017

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 04/PJ/2017

Bentuk Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 09/PJ/2017

Tata Cara Penerimaan dan Penatausahaan Laporan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2017

Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 87/PJ/2017

Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 03/PJ/2017

Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.10/2017

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KM.10/2017

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 07/PJ/2017

Tata Cara Penggantian Bukti Penerimaan Surat (BPS), Pembatalan BPS, dan Penghapusan BPS

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 06/PJ/2017

Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penetapan Target Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2017

Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota POLRI Tahun Pajak 2016 Melalui e-Filling dan Himbauan Mengikuti Amnesti Pajak

Pengumuman Nomor PENG - 01/PJ.09/2017

Cara Validasi e-Faktur Bagi Bendahara Pemerintah

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.10/2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2017

Tata Cara Pelaporan dan Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.10/2017

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2017

Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan dan Protokolnya yang Ditandatangani di Jakarta pada Tanggal 29 Januari 2002 (Protokol Amending the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, and Its Protocol, Signed at Jakarta on January, 29 2002)

Regulation