Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2017

1. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerjaan Belanda telah menandatangani Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan pengelakan Pajak yang Berkenan dengan Pajak atas Penghasilan dan Protokolnya yang Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2002 (Protokol Amending the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income, and Its Protocol, Signed at Jakarta On January 29, 2002) di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 30 Juli 2015;
2. bahwa protokol Perubahan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Indonesia dan Belanda melalui penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan di kedua negara;
3. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu mengesahkan Protokol Perubahan Persetujuan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dengan Peraturan Presiden;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan pengelakan Pajak yang Berkenan dengan Pajak atas Penghasilan dan Protokolnya yang Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2002 (Protokol Amending the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income,and Its Protocol, Signed at Jakarta on January 29, 2002);

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Menetapkan :

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY