Bangun Financial Center di IKN, Pemerintah Tawarkan Insentif Pajak Hingga 100%

Salah satu fasilitas yang akan dibangun pemerintah di Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah Financial Center,  yaitu sebuah area yang akan menjadi pusat layanan jasa keuangan serta pusat pengembangan teknologi dan layanan di bidang jasa keuangan. 

Nantinya di Area tersebut akan hadir beragam layanan jasa keuangan baik dari dalam maupun luar negeri. Karenanya, agar terealisasi pemerintah menawarkan fasilitas pengurangan pajak mulai dari 85% hingga 100% dari bagian Pajak Penghasilan (PPh) terutang, bagi perusahaan keuangan yang beroperasi di Financial Center IKN.

Fasilitas ini dapat dinikmati oleh berbagai penyedia jasa di bidang finansial, mulai dari perbankan, asuransi, pembiayaan, transaksi derivatif hingga transaksi mata uang kripto atau cryptocurrency.

Baca Juga: Sri Mulyani Rilis Aturan Tentang Fasilitas Perpajakan di IKN, Berikut Rinciannya.

Ketentuan mengenai fasilitas tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara yang berlaku sejak diundangkan tanggal 16 Mei 2024 .

Dalam beleid itu, pemerintah menawarkan pengurangan PPh Badan di sektor keuangan selama 20 tahun dan 25 tahun sejak tanggal diterbitkan izin melalui sistem OSS. Penetapan jangka waktu insentif tersebut tergantung kapan Wajib Pajak merealisasikan investasinya di kawasan tersebut.

Setidaknya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Wajib Pajak untuk mendapatkan pengurangan PPh Badan ini, berikut diantaranya. 

• Merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
• Merupakan perusahaan layanan  keuangan yang berinvestasi dan menjalankan kegiatannya di Financial Center.
• Melakukan kegiatan investasi yang belum pernah diterbitkan keputusan pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan di Financial Center.
• Jika saham Wajib Pajak dimiliki secara langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri lain, pemilik saham tersebut harus memiliki Surat Keterangan Fiskal secara otomasi.

Baca Juga: Tax Holiday di IKN: Durasi Lebih Panjang, Nilai Investasi Lebih Rendah

Secara rinci, terdapat 18 kegiatan usaha di bidang keuangan yang berhak mendapatkan fasilitas pengurangan PPh Badan di Financial Center IKN.  yaitu:

No	Sektor	Fasilitas Pengurangan PPh
1	Perbankan	100% dari PPh Badan terutang
2	Perasuransian	100% dari PPh Badan terutang
3	Keuangan syariah (perbankan dan perasuransian)	100% dari PPh Badan terutang
4	Pasar modal, keuangan derivatif dan bursa karbon	85% dari PPh Badan terutang atas bagian penghasilan yang berasal dari investasi luar negeri
5	Dana pensiun	85% atas penghasilan di IKN
6	Pembiayaan	85% atas penghasilan di IKN
7	Modal ventura	85% atas penghasilan di IKN
8	Inovasi teknologi sektor keuangan	85% atas penghasilan di IKN
9	Penjaminan	85% atas penghasilan di IKN
10	Bursa komoditas internasional (international commodity trading)	85% dari PPh Badan terutang atas bagian penghasilan yang berasal dari investasi luar negeri
11	Bullion	85% atas penghasilan di IKN
12	Pengelola dana perwalian (trust)	85% atas penghasilan di IKN
13	Pengelolaan instrumen keuangan (special purpose vehicle)	85% atas penghasilan di IKN
14	Perusahaan induk konglomerasi keuangan (financial holding company)	85% atas penghasilan di IKN
15	Infrastruktur pasar keuangan	85% atas penghasilan di IKN
16	Pasar uang, pasar valuta asing, dan transaksi derivatifnya	85% atas penghasilan di IKN
17	Penyelenggaraan jasa sistem pembayaran	85% atas penghasilan di IKN
18	Jasa keuangan lainnya	85% atas penghasilan di IKN

Adapun, yang termasuk ke dalam jenis jasa keuangan lainnya, meliputi:

1. Pergadaian
2. Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan
3. Penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi
4. Lembaga keuangan mikro
5. Kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank
6. Penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah
7. Aset keuangan digital, termasuk aset kripto
8. Koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan
9. Badan penyelenggara jaminan sosial di bidang kesehatan
10. Badan penyelenggara jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan
11. Perusahaan perseroan dalam bidang pengembangan usaha swasta nasional
12. Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia
13. Perusahaan perseroan dalam bidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
14. Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan
15. Perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan
16. Badan pengelola tabungan perumahan rakyat.

Prosedur Permohonan

Untuk bisa menikmati fasilitas tersebut, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan Wajib Pajak. Pertama, Wajib Pajak harus sudah memiliki izin berusaha dan dinyatakan memenuhi kriteria  penerima insentif oleh sistem OSS.

Kedua, setelah menerima pemberitahuan bahwa Wajib Pajak sudah memenuhi kriteria, permohonan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan pajak baru bisa dilakukan. Permohonan tersebut dapat disampaikan juga melalui sistem OSS.

Perlu diingat, permohonan dapat disampaikan sebelum perusahaan memulai beroperasi secara komersial dan paling lambat satu tahun sejak izin berusaha diterbitkan melalui sistem OSS. 

Ketiga, Saat mengajukan permohonan jangan lupa untuk menyertakan salinan digital terkait rencana penanaman modal dan rencana kegiatan usaha pada sektor keuangan di Finansial Center IKN. Nantinya, sistem OSS akan mengirimkan pemberitahuan bahwa permohonan sedang diproses.

Keempat, sistem OSS akan melakukan penelitian kebenaran data yang disampaikan Wajib Pajak, maksimal lima hari kerja sejak usulan pemberian fasilitas diterima. Jika, data kegiatan usaha dinyatakan lengkap, sistem OSS akan menyatakan data lengkap dan benar. Namun bila tidak, Wajib Pajak akan diminta melakukan pembetulan.

Kelima, Wajib Pajak tinggal menunggu Menteri Keuangan menerbitkan persetujuan permohonan fasilitas pengurangan PPh di Finansial Center IKN berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kewajiban Penerima Insentif

Setiap korporasi yang mendapatkan fasilitas pengurangan PPh Badan di Finansial Center IKN wajib memenuhi sejumlah ketentuan, seperti:

• Wajib merealisasikan rencana investasinya maksimal dua tahun setelah diputuskan berhak mendapatkan fasilitas ini.
• Wajib menyampaikan laporan realisasi investasi dan realisasi kegiatan usaha setiap tahunnya kepada DJP, Badan Kebijakan Fiskal dan Kepala Otorita, paling lambat 30 hari setelah tahun pajak berakhir.
• Wajib memisahkan pembukuan antara kegiatan investasi yang mendapatkan fasilitas pengurangan PPh Badan di Financial Center IKN dan kegiatan investasi yang tidak mendapat insentif.
• Wajib memotong dan memungut pajak kepada pihak lain, sesuai ketentuan yang berlaku.

Di samping itu, bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas pengurangan PPh badan di Financial Center IKN juga dilarang untuk memindahkan badan usaha atau BUT ke tempat lain. Artinya selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas, perusahaan tersebut dilarang meninggalkan kawasan Financial Center IKN. (ASP/ALF)