JAKARTA. Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 810,4 triliun atau naik 9,3% dari outlook tahun 2023.
Mengutip Kontan.co.id, kenaikan target itu didasari oleh solidnya kenaikan konsumsi masyarakat serta permintaan dalam negeri yang sangat terkait dengan PPN dan PPnBM sebagai pajak atas konsumsi.
Di samping itu, pemerintah juga optimis kenaikan pajak merupakan dampak dari upaya perluasan basis pajak yang tengah didorong oleh otoritas, misalnya pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Relevansi Kenaikan Gaji ASN
Selain itu, Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto memberikan catatannya. Ia menyebut, salah satu kunci dalam mendorong konsumsi masyarakat tahun depan adalah terkait rencana kenaikan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Rencana itu sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Rabu (16/8).
Wahyu menilai dalam konsep mendorong daya beli masyarakat, pernyataan itu sangat relevan.
Dampak Pemilu
Selain itu, Wahyu juga mencatat momentum pemilihan umum (pemilu) yang akan diselenggarakan pada tahun depan juga bisa mendorong pencapaian target penerimaan PPN dan PPnBM. Sebab, kegiatan pemilu bisa memicu permintaan masyarakat.
Sementara terkait adanya opsi untuk menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12%, menurut Wahyu opsi itu belum urgen untuk digunakan.
Seperti diketahui, dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), ada ruang bagi pemerintah untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.
Sebagai informasi, MUC Tax Research Institute merupakan lembaga non profit yang menjalankan misi pendidikan dan menyebarkan informasi positif terkait perpajakan, melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, training dan seminar. (ASP)
