News
Demi Pertumbuhan dan Penerimaan, Hilirisasi Bakal Diperluas

Thursday, 19 January 2023

Demi Pertumbuhan dan Penerimaan, Hilirisasi Bakal Diperluas
Ilustrasi: Hilirisasi akan diperluas tidak hanya untuk komoditas Nikel.

JAKARTA. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut, program hilirisasi sumber daya alam akan diperluas tidak hanya untuk Nikel.

Mengutip Kontan.co.id, rencananya, ada 21 komoditas lain yang meliputi komoditas tambang, perikanan hingga perkebunan yang akan dimasukkan ke dalam program hilirisasi tersebut. 

Beberapa komoditas itu antara lain:

  • batu bara
  • timah
  • nikel
  • tembaga
  • bauksit
  • besi dan baja
  • emas
  • aspal
  • minyak bumi
  • gas
  • sawit
  • kelapa
  • karet
  • biofuel
  • kayu log
  • getah pinus
  • udang
  • perikanan
  • kepiting
  • rumput laut
  • garam 

Melalui perluasan itu pemerintah berharap bisa mendorong penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi, termasuk juga menarik investasi datang ke Indonesia.

Sebab, komoditas di atas memang tercatat sebagai penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Misalnya, minyak bumi yang memberikan andil penerimaan negara sebesar Rp 118,06 triliun di tahun 2022.

Kemudian batu bara yang memberikan PNBP sebesar Rp 85,78 triliun berupa pembayaran royalti dan iuran produksi. Nikel menyumbang PNBP sebesar Rp 11,07 triliun, juga dari iuran produksi dan royalti.

Sementara untuk menarik minat investor, komoditas-komoditas tersebut akan dikelompokkan ke dalam 8 sektor prioritas dengan estimasi nilai investasi mencapai US$ 545,3 miliar sampai 2035. 

Penghambat Investasi

Mengutip Bisnis Indonesia edisi Kamis (19/01), realisasi investasi Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp 1.207 triliun atau di atas target yang ditetapkan yaitu Rp 1.200 triliun.

Meski demikian, sederet risiko memang membayangi kondisi ekonomi dalam negeri yang bisa berdampak pada perkembangan investasi.

Beberapa risiko tersebut seperti ancaman resesi hingga kenaikan lanjut inflasi yang bisa menghalangi aliran modal masuk. 

Di samping ketidakpastian ekonomi, beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah terkait iklim investasi adalah masalah stabilitas keamanan menjelang Pemilihan Umum dan ketersediaan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Untuk itu, pemerintah meminta seluruh Kepala daerah segera melengkapi RDTR dan PBG serta mendeteksi risiko konflik jelang Pemilu 2024. (ASP)



Related


Global Recognition
Global Recognition | Word Tax     Global Recognition | Word TP
Contact Us

Jakarta
MUC Building
Jl. TB Simatupang 15
Jakarta Selatan 12530

+6221-788-37-111 (Hunting)

+6221-788-37-666 (Fax)

Surabaya
Graha Pena 15th floor
Jl. Ahmad Yani 88
Surabaya 60231

+6231-828-42-56 (Hunting)

+6231-828-38-84 (Fax)

Subscribe

For more updates and information, drop us an email or phone number.



© 2020. PT Multi Utama Consultindo. All Rights Reserved.
Need Our Services?