Sri Mulyani Kritik Akurasi Penetapan Target Pajak

JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai tingkat akurasi penetapan target pajak masih lemah. Untuk itu, Ia meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperbaikinya. Karena, hampir setiap tahun pemerintah selalu mengalami shortfall penerimaan pajak. 

Mengutip Bisnis Indonesia edisi Senin (23/8), proyeksi penerimaan pajak yang dianggap masih lemah diantaranya untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Padahal, kedua jenis pajak itu yang memberi kontribusi terbesara di dalam struktur penerimaan. 

Memang, untuk memperkirakan penerimaan PPN banyak variabel yang harus diperhitungkan. Salah satunya adalah harga komoditas, seperti harga minyak mentah.

Ketika menyusun target penerimaan, pemerintah menggunakan asumsi harga minyak mentah di level US$ 45 per barel, namun realisasinya saat ini sudah mencapai US$ 65 per barel.

Baca Juga: Shortfall Penerimaan Pajak 2021 Melebar

Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa penyusunan target penerimaan pajak tidak harus tepat 100%. Namun, paling tidak tingkat deviasinya harus semakin kecil.

Sebagai informasi, pada tahun ini pemerintah memperkirakan penerimaan pajak hanya akan mencapai Rp 1.142,5 triliun atau sekitar 92,9% dari target yang dipatok dalam APBN sebesar Rp 1.229,6 triliun. (asp)