News

Paket Stimulus Ekonomi Terpadu Indonesia Tahun 2021

Paket Stimulus Fiskal 2021

1

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas penghasilan pekerja tertentu di bawah Rp 200 juta;

2

Pembebasan PPh 22 impor

3

Keringanan PPh Pasal 25

4

PPh Final Jasa Konstruksi Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)

5

PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP)

6

Percepatan restitusi PPN

7

Fasilitas Kawasan Berikat (KB), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK):

• penangguhan/ pembebasan/ pengembalian Bea Masuk;
• tidak dipungut PPN dan PPnBM;
• pembebasan PPh Pasal 22 Impor;
• pembebasan cukai.

Kebijakan Moneter

• Melanjutkan stimulus moneter
• Menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar
• Mempertahankan rezim suku bunga rendah dan likuiditas longgar
• Menjaga koordinasi pembelian Surat Utang Negara dan/atau sukuk negara di pasar perdana 
• Mengembangkan instrumen derivatif jangka panjang antara lain berupa cross currency swap (CCS) dan interest rate swap (IRS) dalam rangka lindung nilai atas eksposur nilai tukar dan suku bunga,
• Mengoptimalkan penggunaan mata uang lokal melalui skema Local Currency Swap (LCS) dalam transaksi perdagangan dan investasi langsung dengan negara mitra dagang utama  (Jepang, Thailand, Malaysia, dan China).

Kebijakan Makroprudensial

1. Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM)

• Kredit UMKM,
• Kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan
• Kredit bagi kelompok subsisten

2. Kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial Sektoral (RIMS).
3. Kebijakan akomodatif makroprudensial

• mempertahankan pelonggaran Loan to Value (LTV) untuk properti dan uang muka kredit kendaraan bermotor

Kebijakan Sistem Pembayaran

1. Efisiensi transaksi

• melanjutkan penurunan tarif SKNBI dan Sistem BI-RTGS
• Mereview kebijakan harga (pricing policy) kartu kredit

2. Percepatan digitalisasi

• perluasan fitur dan akselerasi merchant QRIS
• elektronifikasi bantuan sosial non tunai
• elektronifikasi transaksi Pemda

3. Pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan yang inklusif.

Relaksasi Kebijakan Prudensial Sektor Keuangan

• Perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan,
• penurunan bobot risiko kredit /pembiayaan properti serta kendaraan bermotor,
• penyesuaian Batas Maksimum Pemberian Kredit dan penurunan bobot risiko kredit untuk sektor kesehatan.
• mempermudah dan mempercepat akses pembiayaan bagi pelaku usaha khususnya UMKM,
• perluasan ekosistem digitalisasi UMKM dari hulu sampai hilir,
• penetapan status sovereign bagi Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Kebijakan Penjaminan Simpanan

1. Menjamin simpanan sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank
2. Mendorong likuiditas perbankan

• Menjaga tingkat bunga penjaminan yang rendah
• Membuka ruang penurunan tingkat bunga penjaminan

3. Relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan sampai dengan periode pembayaran semester II tahun 2021.