Keputusan Presiden Nomor 149 Tahun 2000

Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pajak Penghasilan yang Terutang oleh Perusahaan-Perusahaan Luar Negeri Atas Pembayaran Royalti Sehubungan dengan Penggunaan Jasa Teknik, Jasa Manajemen dan Lisensi oleh PT IPTN, PT PINDAD, dan PT PAL

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 tentang Pembangunan Pulau Natuna sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1998

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1998

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1998

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sanggau

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1998

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1998

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin

Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1994

Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Esso Exploration and Production Natuna Inc. yang Melakukan Pengeboran dan Pengolahan Gas Bumi Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil di Kepulauan Natuna dan Laut Sekitarnya

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1992

Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Tidak Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang Dalam Rangka Kegiatan Konstruksi dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Propinsi Riau

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992

Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam Antara Pemerintah dan Perusahaan

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1983

Peniadaan Pengusutan Perpajakan Terhadap Deposito Berjangka dan Tabungan-Tabungan Lainnya

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Regulation