Sri Mulyani Klaim Fiskal Indonesia Tahan Guncangan Global

JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah Indonesia bisa meredam ancaman gejolak atau guncangan global maupun domestik.

Sebab, kebijakan fiskal tanah air disusun dengan hati-hati, fleksibel dan secara timing tepat. Sehingga, kebijakan yang di desain tidak hanya fokus pada stabilisasi ekonomi tetapi juga menjaga keberlanjutan fiskal.

Lebih lanjut Sri Mulyani menilai tantangan yang akan dihadapi Indonesia dan negara-negara di dunia adalah adanya fragmentasi global yang terdiri dari meningkatnya tensi geopolitik.

Menurutnya, keseimbangan fiskal Indonesia saat ini relatif sudah lebih baik dibandingkan negara lain, termasuk negara maju maupun negara berkembang. 

"Ini menjadi fondasi yang harus dipertahankan. Karena berbagai gejolak bisa terjadi dalam waktu dekat ataupun di masa mendatang," ujar Sri Mulyani, sebagaimana dikutip dari laman kemenkeu.go.id.

Meski demikian, Sri Mulyani menekankan pentingnya untuk merancang kebijakan fiskal yang  tidak hanya siap menahan guncangan tetapi juga menjadi fondasi yang baik dalam jangka panjang.

Merujuk dokumen Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, kebijakan fiskal jangka pendek Indonesia fokus pada empat hal.

Pertama, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Kedua, akselerasi penurunan prevalensi stunting jadi 14 pada tahun 2024. Ketiga, pengendalian inflasi. Keempat, mendorong peningkatan investasi.

Sementara kebijakan fiskal jangka menengah-panjang di antaranya adalah penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi sumber daya alam, melakukan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi. Kelima, mendorong ekonomi hijau. 

Selanjutnya, untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi perlu dilakukan reformasi fiskal secara holistik dengan cara optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan dunia usaha. Serta penguatan kualitas belanja negara yang efisien dan fokus pada program prioritas berorientasi pada output. Di samping itu pembiayaan akan dikelola secara inovatif, prudent dan sustainable. (ASP)