JAKARTA. Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 1.986,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Dengan target sebesar itu, penerimaan pajak diharapkan tumbuh 9,3% dari outlook penerimaan pajak 2023 yang sebesar Rp 1.818,2 triliun.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparan RAPBN 2024, pada Kamis (17/8).
Adapun untuk mencapai target tersebut ada beberapa langkah yang disiapkan pemerintah. Pertama, mengimplementasikan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Dorong Digital Forensik
Kedua, melakukan ekstensifikasi wajib pajak, terutama dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi atau High Wealth Individual (HWI) yang penghasilannya masuk ke dalam lapisan tarif Pajak Penghasilan (PPh) paling besar, yaitu 35%.
Ketiga, pemerintah akan mengimplementasikan core tax system, yaitu sistem administrasi perpajakan baru yang akan mulai digunakan pada tahun 2024. Keempat, untuk mendorong penerimaan, pemerintah juga akan memanfaatkan digital forensik.
Sri Mulyani juga mengungkapkan, target pertumbuhan penerimaan pajak ini juga di atas target pertumbuhan ekonomi tahun 2024, yaitu 5,2%. Karena itu, angka tax ratio pada tahun depan juga diharapkan bisa meningkat.
Insentif Lebih Terarah
Kemudian, pemerintah juga menyebut selain mendorong penerimaan kebijakan fiskal tahun 2024 juga akan berperan dalam menstimulus pertumbuhan melalui pemberian insentif.
Adapun kebijakan insentif fiskal akan didesain agar lebih terarah. Misalnya, pemberian insentif akan diberikan untuk mendukung transisi ekonomi hijau, mendukung investasi dan hilirisasi melalui pemberian tax holiday dan tax allowance.
Selain itu insentif juga akan diberikan untuk mendukung keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian fasilitas untuk kegiatan vokasi dan penelitian. (ASP)
