JAKARTA. Pemerintah berencana mengeluarkan insentif pajak baru untuk mendorong pemulihan ekonomi, pasca Pandemi Covid-19.
Mengutip Kontan.co.id, insentif itu akan diberikan untuk menggantikan fasilitas pajak yang diberikan sejak tahun 2020, ketika Indonesia berada di masa pandemi.
Beberapa insentif tersebut di antaranya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat, serta PPN atas sewa unit di mal DTP.
Selain itu, ada pula insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor dan PPN DTP untuk rumah.
Beberapa insentif tersebut rencananya akan dikurangi, karena dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sudah pulih.
Meski demikian, beberapa jenis insentif seperti fasilitas pengurangan pajak atau Tax Allowance dan pembebasan pajak atau Tax Holiday akan diberikan untuk industri yang memenuhi syarat.
Pemberian fasilitas-fasilitas pajak tersebut akan dilakukan dengan sangat hati-hati, sehingga tepat sasaran. Terutama untuk sektor-sektor yang bisa mendongkrak pertumbuhan nasional, seperti manufaktur.
Sebagai informasi, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif dalam belanja perpajakan yang nilainya mencapai 1,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Secara nominal nilainya mencapai Rp 300 triliun, yang sebagian besar diberikan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan non UMKM. (ASP)
