JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani yakin penerimaan pajak tahun 2022 bisa di atas target yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2022.
Pasalnya, hingga akhir September 2022, realisasi penerimaan pajak sudah menyentuh angka 88,3% dari target APBN-P 2022 atau yang tercantum di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022, sebesar Rp 1.484,96 triliun.
Target yang ditetapkan di dalam APBN-P 2022 itu memang lebih tinggi dari target APBN 2022 yang ditetapkan sebesar Rp 1.265 triliun. "Kalau kita lihat persentase pencapaian, penerimaan pajak tampaknya akan melampaui target penerimaan sesuai Perpres 98/2022," ujar Sri Mulyani, Jumat (21/10).
Jika dilihat secara rinci, penerimaan pajak hingga akhir September 2022 terdiri dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebesar 723,3 triliun, PPh Migas Rp 62,3 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Rp 504,5 triliun, kemudian Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Lainnya sebesar Rp 20,4 triliun.
Sri Mulyani menyebut kinerja penerimaan pajak hingga akhir Triwulan ketiga itu terbilang sangat baik karena didukung oleh beberapa hal. Pertama, dampak kenaikan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi, karena basis yang rendah di tahun 2021 serta karena adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
Tren Melambat
Meski masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, di atas 50%, Sri Mulyani bilang pihaknya harus mewaspadai tren pertumbuhan pajak yang terus menunjukkan pelambatan.
Pertumbuhan penerimaan pajak hingga akhir September memang menjadi yang terendah dalam empat bulan. Hingga akhir Agustus 2022 pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 58,1% dan sebelumnya per akhir Juli 2022 mencapai 58,8%.
Tren serupa terjadi pada pertumbuhan penerimaan pajak bulanan. Sepanjang bulan September 2022, pertumbuhan penerimaan pajak hanya 28%, turun jauh dibandingkan pertumbuhan penerimaan di bulan Juni, Juli dan Agustus yang masing-masing sebesar 80%, 62% dan 53%.
Hal ini menunjukkan penerimaan pajak bulanan sedang berada di fase normalisasi. Pemerintah memperkirakan, tren ini akan berlanjut hingga akhir 2022 sejalan dengan meningkatnya basis penerimaan pajak di akhir 2021. (ASP)
