JAKARTA. Sejumlah negara Asia yang tergabung dalam Asia Initiative sepakat untuk membangun tata kelola pajak yang lebih transparan.
Kesepakatan tersebut dilakukan di dalam pertemuan tingkat tinggi pertama Asia Initiative, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak Indonesia Suryo Utomo dan dihadiri oleh 18 negara Asia dan tiga Lembaga international, pada Rabu (16/2).
Beberapa negara yang turut hadir di antaranya Brunei Darussalam, Kamboja, China, Georgia, Hong Kong (China), India, Indonesia, Jepang, Korea, Macau (China), Malaysia, Maldives, Mongolia, Pakistan, Philippines, Arab Saudi, Singapura dan Thailand.
Menurut Suryo, agar bisa meningkatkan penerimaan pajaknya, setiap negara harus memperkuat kerja sama, meliputi transparansi dan pertukaran informasi perpajakan atau Exchange of Information (EoI). Terutama, agar bisa segera pulih dari dampak pandemi Covid-19.
"Dibutuhkan kerja sama yang erat, aktif dan inklusif di antara administrasi pajak untuk memenangkan perang melawan penghindaran pajak," ujar Suryo.
Pertemuan Asia Initiative ini juga membahas usulan tata kelola yang akan disepakati pada pertemuan tingkat Menteri. Terkait hal itu, peserta pertemuan sepakat untuk memberikan mandat kepada Asia Initiative hingga tahun 2026.
Untuk menjalankan mandat itu, Asia Initiative akan dipimpin oleh ketua bersama dengan masa jabatan dua tahun dan bisa diperpanjang satu tahun.
Sedangkan untuk posisi Wakil Ketua yang akan dijabat oleh pejabat senior di Administrasi Perpajakan atau Kementerian Keuangan. Terkait hal ini Suryo Utomo ditunjuk sebagai wakil ketua untuk tahun 2023.
Sebagai informasi pertemuan Asia Inisiative ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan G20 dengan Indonesia sebagai presidensi. (asp)
