Penerbitan Surat Utang Dihentikan, Pajak Jadi Tumpuan

JAKARTA. Pemerintah pastikan tidak akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) atau melakukan penarikan utang di sisa tahun ini. Sehingga untuk membiayai sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, akan bertumpu  penerimaan pajak.

Total realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir September sudah mencapai Rp621,9 yang terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp647,2 triliun dan pembiayaan investasi sebesar minus 75,2 triliun. Realisasi itu juga setara dengan 62% dari pagu yang ditetapkan di dalam APBN 2021.

Dari jumlah pembiayaan utang terealisasi, sebagian besar dilakukan melalui penerbitan SBN sebesar Rp666,68 triliun, sisanya ditutupi dengan pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Selama pandemi, pos pembiayaan utang memiliki peran yang sangat besar, karena anjloknya penerimaan pajak sementara di sisi lain belanja negara meningkat, terutama untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19.

Baca Juga: 2021, Harap-Harap Cemas Pajak Indonesia

Sementara menurut data Kementerian Keuangan, hingga akhir September 2021 atau kuartal III 2021 penerimaan pajak yang sudah terealisasi mencapai Rp  850,6 triliun atau sekitar 69% dari target penerimaan pajak yang dipatok sebesar Rp1.229,58 triliun.

Uraian	APBN	Realisasi (30/9/2021)	Capaian	Pertumbuhan
Pendapatan Negara	Rp.1743,65 triliun	Rp 1352,83 triliun	77,7%	16,80%
- Pendapatan Dalam Negeri	Rp 1.742,75 triliun	Rp 1.353,82 triliun	77,68%	17,29%
- - Penerimaan Perpajakan	Rp 1.444,54 triliun	Rp 1.032,96 triliun	71,51%	15,75%
- - - Penerimaan Pajak	Rp 1.229,56 triliun	Rp 850,06 triliun	69,13%	13,25%
- - - Penerimaan Kepabeanan & Cukai	Rp 214,96 triliun	Rp 182,92 triliun	85,09%	28,96%
- - Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 296,20 triliun	Rp 320,84 triliun	107,59%	22,53%
- Pendapatan Hibah	Rp 0,90 triliun	Rp 1,01 triliun	112,39%	-82,22%
Belanja Negara	Rp 2.750,03 triliun	Rp 1.806,60 triliun	65,70%	-1,88%
- Belanja Pemerintah Pusat	Rp  1.954,55 triliun	Rp 1.265,33 triliun	64,74%	4,43%
- Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	Rp 795,48 triliun	Rp 541,47 triliun	68,07%	-14,01%
Keseimbangan Primer	-Rp 633,12 triliun	-Rp 198,30 triliun
Defisit Anggaran	-Rp1.006,38 triliun	-Rp 451,97 triliun
Defisit Anggaran (% to PDB)	-5,70%	-2,74%
Pembiayaan Anggaran	Rp 1.006,38 triliun	Rp 621,85 triliun	61,79%	-20,74%

Mengejar Shortfall

Artinya, dalam tiga bulan pemerintah harus mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp378,98 triliun. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya ekstra dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengejar target tersebut.

Mengutip Bisnis.com, pemerintah menilai ada beberapa variabel yang akan memengaruhi penerimaan pajak di tiga bulan terakhir. Misalnya, perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), jika terkendali maka tren penerimaan pajak akan terjaga di level positif.

Namun demikian, pemerintah optimis pihaknya mampu menjaga tren positif penerimaan pajak yang terjadi dalam beberapa bulan. Sehingga, penerimaan pajak hingga akhir tahun diyakini bisa mendekati target yang telah ditetapkan. (asp)