Apakah Pindah Alamat Harus Ganti NPWP dan Lapor Kantor Pajak Setempat?

Dear Tanya-tanya Pajak..

Awal Februari lalu, saya dan keluarga baru saja pindah rumah dari Semarang ke Bogor. Apakah sebaiknya saya ganti NPWP dan pindah KPP tempat terdaftar? Jika tidak, apa konsekuensinya? Jika iya, bagaimana mekanisme dan prosedurnya?  Terimakasih 

~ Catur, Bogor ~

Jawaban:

Salam Pak Catur.

Terima kasih atas pertanyaannya.  Saya Suwarjono dari MUC Consulting yang akan menjawab pertanyaan Bapak.  

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan tanda pengenal pembayar pajak dalam proses administrasi serta pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.  Penerbitnya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar sesuai domisili, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha.

Dalam hal terjadi perubahan alamat, yang diikuti dengan perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka pembayar pajak harus mengajukan permohonan pindah KPP sesuai dengan wilayah tempat tinggal baru. 

Hal ini untuk kebutuhan korespondensi dengan kantor pajak sehingga menghindari salah kirim surat atau dokumen terkait perpajakan. Ini juga untuk memastikan wajib pajak menerima dan merespons segera kantor pajak dalam rentang waktu yang seharusnya. Dengan demikian, risiko sanksi atau denda pajak akibat keterlamabtan respons juga bisa dihindari. 

Pembayar pajak wajib mengikuti prosedur ini jika perpindahan domisili atau alamat barunya berada di wilayah kerja KPP yang berbeda. Namun, jika perpindahan alamat masih berada dalam satu wilayah kerja KPP, pembayar pajak tidak perlu mengajukan permohonan.

Dalam kasus Anda, karena alamat baru berada di wilayah kerja KPP yang berbeda, maka Anda perlu segera mengajukan pindah lokasi terdaftar sebagai wajib pajak.  

Permohonan pemindahan dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-registration di situs DJP atau bisa juga dengan mengisi dan menandatangani formulir pemindahan wajib pajak secara tertulis.

Dalam prosesnya, Anda diharuskan mengisi informasi terbaru serta mengunguh atau melampirkan dokumen pendukung yang menyatakan perubahan domisili atau tempat tinggal. 

Formulir dan dokumen yang telah disubmit melalui e-registration dianggap telah ditandatangani secara digital dan berkekuatan hukum. Sedangkan untuk pengajuan permohonan secara manual atau tertulis, Anda perlu membubuhkan tandatangan basah di formulir sebelum dikirim secara langsung atau via pos, jasa kurir, atau ekspedisi. 

Apabila pengajuan pindah domisili telah memenuhi ketentuan, KPP akan mengirimkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) via email jika pengajuan dilakukan secara elektronik atau via pos jika pengajuan secara langsung atau via pos. 

KPP akan memberikan keputusan paling lama lima hari kerja sejak BPS diterbitkan. Jika permohonan diterima, Anda akan menerima surat pindah dan surat pencabutan atas Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari KPP lama.  

Selanjutnya, KPP baru akan menerbitkan NPWP dan SKT maksimal satu hari kerja setelah menerima tembusan surat pindah dan surat pencabutan SKT dari KPP lama.

Sementara jika permohonan ditolak, KPP akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah dan menyampaikannya ke pembayar pajak dengan tembusan ke KPP baru.

Dalam beberapa kasus, kantor pajak secara jabatan bisa memindahkan tempat terdaftar wajib pajak ke KPP yang wilayah kerjanya mencakup alamat baru pembayar pajak. Hal ini bisa terjadi sehubungan dengan integrasi data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Salam 
 

Suwarjono

Catatan:

Tanya-tanya Pajak merupakan kolaborasi Kompas.com dan MUC Consulting seputar kebijakan dan praktik perpajakan. Sobat Pajak dapat mengajukan pertanyaan melalui link ini. Artikel ini telah terbit di Kompas.com, Jumat (24/09/2021).

Kompas.com