Sri Mulyani Rombak Pejabat di Kemenkeu, Salah Satunya Dirjen Bea Cukai

JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani merombak sejumlah pejabat eselon I di Kementerian Keuangan, salah satu diantaranya adalah posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Jumat (12/3).

Mengutip kontan.co.id, posisi Dirjen Bea dan Cukai yang dijabat oleh Heru Pambudi digantikan oleh Askolani, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Anggaran.

Sementara Heru digeser untuk menempati posisi Sekertaris Jenderal menggantikan Hadiyanto yang dirotasi menjadi Dirjen Perbendaharaan.

Berikut ini adalah perubahan posisi eselon I di institusi bendahara negara;

• Hadiyanto dari sebelumnya menjabat sebagai Sekertaris Jenderal menjadi Direktur Jenderal Perbendaharaan
• Heru Pambudi Direktur Jenderal Bea Cukai menjadi Sekertaris Jenderal
• Isa Rachmatawarta Direktur Jenderal Kekayaan Negara menjadi Direktur Jenderal Anggaran 
• Rio Silaban Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
• Andin Hadiyanto Direktur Jenderal Perbendaharaan menjadi Kepada BPPK
• Askolani Direktur Jenderal Anggaran menjadi Direktur Jenderal Bea Cukai.

Fokus Ekstensifikasi Cukai

Khusus untuk Dirjen Bea Cukai yang baru, Sri Mulyani dalam sambutannya mengingatkan salah satu tugas yang menjadi fokus untuk dituntaskan adalah program ekstensifikasi barang kena cukai.

Seperti mengutip beritasatu.com, program tersebut sangat penting karena bisa mendongkrak penerimaan negara dari sisi kepabeanan.

Sebagai informasi, beberapa jenis barang kena cukai baru yang selama ini sudah diusulkan pemerintah diantaranya cukai minuman berpemanis.

Sebelumnya, pemerintah juga sudah menetapkan kantong plastik sebagai barang kena cukai.   

Selain itu, Sri Mulyani juga menyinggung keberhasilan DJBC yang mampu melampui target penerimaan tahun 2020, dengan realisasi sebesar Rp 212,85 triliun. 

Menurutnya keberhasilan tersebut harus dipertahankan, meskipun target penerimaan bea dan cukai tahun 2021 lebih tinggi dari realisasi tahun 2020, yaitu sebesar Rp 215 triliun.  (ASP)