2009

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 37/PJ/2009

Penyampaian Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 36/PJ/2009

Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Sehubungan dengan Ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja pada Pemberi Kerja yang Berusaha pada Kategori Usaha Tertentu Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2009

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor P - 08/BC/2009

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 331/KM.1/2009

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 30 Maret sampai dengan 05 April 2009

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 39/PJ/2009

Tata Cara Endorsement, Perekaman, Pemberkasan dan Analisa Dokumen Pemberitahuan Pabean di Kawasan Bebas Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor SE - 08/BC/2009

Pemberlakuan Ketentuan Atas Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter of Credit (L/C)

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor P - 06/BC/2009

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 Tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor P - 05/BC/2009

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 Tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 40/PJ/2009

Pelayanan Kepada Wajib Pajak Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Badan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 Tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 35/PJ/2009

Penegasan Mengenai Batas Waktu Penyampaian dan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak yang Terutang Berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009

Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009

Tempat Penimbunan Berikat

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Pengoperasian Pesawat Udara yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri

Regulation