JAKARTA. Pemerintah Kanada akan bersiap terapkan pajak layanan digital atau Digital Service Tax (DST) mulai 1 Januari 2024 dan berlaku surut hingga tahun 2022. Rencana ini sudah tertuang di dalam Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2023 Kanada.
Merujuk penjelasan Tha Parliamentaru Budget Officer (PBO) langkah itu dilakukan sebagai antisipasi bila konsensus pajak digital urung terlaksana. Terutama terkait ketentuan yang diatur di dalam Pilar satu mengenai hak pemajakan atas kegiatan digital.
Rencananya DST akan dikenakan terhadap perusahaan atau grup usaha konsolidasi dengan pendapatan tahunan dari seluruh dunia dan berbagai sumber di atas 750 juta Euro dan pendapatan tahunan dari layanan digital di atas CA$ 20 juta.
Adapun kategori layanan digital yang tercakup dalam rencana itu meliputi layanan marketplace Kanada, layanan periklanan online Kanada, layanan media sosial Kanada dan layanan data pengguna Kanada.
Besarnya DST yang akan dikenakan sebesar 3% dari pendapatan layanan digital yang nilainya di atas CA$ 20 juta per tahun. Dengan kebijakan ini diperkirakan pemerintah Kanada akan mendapatkan tambahan penerimaan negara hingga CA$ 7,2 miliar per tahun.
Sebagai informasi, saat ini negara-negara OECD dan G20, termasuk Indonesia, tengah mempersiapkan konsensus global terkait pembagian hak pemajakan digital dalam Pilar 1. Konsensus ini nantinya akan mencakup perusahaan multinasional dengan peredaran usaha secara global di atas 20 miliar Euro.
Perusahaan yang tercakup ke dalam ketentuan itu harus mengalokasikan kembali lebih dari 25% keuntungannya untuk dibagikan kepada yurisdiksi tempat pelanggan atau pengguna jasanya berada. (ASP)
