2010

Penetapan Bandar Udara yang Memberikan Pelayanan Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 20/PJ/2010

Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Toko Retail serta Kantor Pelayanan Pajak yang Mengelola Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010

Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010

Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010

Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 47/PJ/2010

Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Toko Retail serta Kantor Pelayanan Pajak yang Mengelola Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010

Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KM.4/2010

Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010

Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 19/PJ/2010

Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 45/PJ/2010

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 183/PJ/2010

Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 16/PJ/2010

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 44/PJ/2010

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2008 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Dalam Bentuk Formulir Kertas (Hardcopy) bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Dalam Rangka Pengolahan Data dan Dokumen di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 14/PJ/2010

Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 43/PJ/2010

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ/2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberiahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

Regulation