International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) kembali membocorkan dokumen investasi rahasia milik pesohor dunia di negara surga pajak. Dokumen yang dinamakan Paradise Papers ini merupakan hasil investigasi bersama hampir 400 jurnalis dunia, yang mengungkap jejaring investasi 120 politikus dunia melalui perusahaan cangkang (offshore).
Jika sebelumnya Panama Papers berasal dari kantor firma hukum Mossack Fonseca, maka Paradise Papers berasal dari dua firma serupa bernama Appleby dan Asiaciti Trust yang terdaftar di 19 yurisdiksi.
Data digital berukuran 1,4 terabite berisikan 134 juta dokumen itu mengungkap investasi rahasia sejumlah tokoh politik dunia yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Antara lain kaitan antara sejumlah pebisnis Rusia yang teraviliasi dengan keluarga Presiden Vladimir Putin dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross serta orang-orang dekat Presiden Donald Trump. Temuan itu juga mengaitkan mengaitkan penyandang dana utama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau serta perusahaan investasi pribadi milik Ratu Elizabeth II dari Inggris.
Data lain, yang juga cukup menghebohkan adalah terungkapnya investasi jutaan dollar AS Twitter dan Facebook yang sumber dananya berasal dari Rusia. Lalu terungkap pula upaya penghindaran pajak yang sangat agresif dari perusahaan multinasional seperti Nike dan Apple.
Dari dalam negeri sedikitnya 200 individu dan 15 perusahaan disebutkan dalam dokumen dokumen Panama Papers, antara lain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong, serta dua anak mantan Presiden Soeharto, Tommy dan Mamiek.
Investasi perusahaan cangkang di negara surga pajak memang tak selalu berarti ada upaya penggelapan pajak. Namun, bagi sebagian perusahaan multinasional, memiliki bendera perusahaan offshore penting untuk menghindari pembayaran pajak berganda dari beberapa negara yang menjadi lokasi beroperasinya.
Menanggapi beredarnya Paradise Papers, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut guna memastikan kepatuhan wajib pajak. Namun, data yang lebih akurat baru bisa didapatkan setelah Automatic Exchange of Information (AEoI) sudah berjalan.
