Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 yang diajukan Pemerintah. Hal tersebut, ditetapkan dalam rapat paripurna, Kamis (27/7) di Jakarta.

Dengan persetujuan ini, maka postur anggaran tahun 2017 telah berubah. Perubahan terjadi tidak hanya di sisi belanja saja melainkan juga di sisi penerimaan, baik penerimaan perpajakan atau penerimaan bukan pajak.

Untuk penerimaan perpajakan, pemerintah melakukan revisi ke bawah dari yang ditetapkan dalam APBN 2017 sebesar Rp 1.498,57 triliun menjadi menjadi Rp 1.472,7 triliun. Target penerimaan Pajak Penghasilan turun dari Rp 787,7 triliun menjadi Rp 783,9 triliun.
Sedangkan di sisi belanja targetnya justru malah naik menjadi Rp 2.133,3 triliun. Akibatnya terjadi pelebaran defisit anggaran dari 2,41% pada APBN 2017 menjaqdi 2,92% terhadap PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, semua target yang tercermin dalam postur anggaran ini didasarkan pada kinerja pemerintah pada semester pertama 2017. Di sisi perpajakan, hal tersebut juga didasari upaya peningkatan database wajib pajak, dan melanjutkan reformasi perpajakan baik dalam hal regulasi , teknologi informasi maupun sumber daya manusianya.

Dengan upaya-upaya tersebut, mantan Managing Director Bank Dunia itu juga berharap rasio pajak bisa tercapai 11,5% tahun ini. Sementara itu, di sisi belanja Sri Mulyani menegaskan alokasinya akan mendukung pembangunan infrastruktur. Tujuannya supaya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.