Focus : Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Pemerintah dan legislatif menuntaskan pembahasan amandemen paket Undang-Undang Perpajakan dengan mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (7/10/2021). Berikut ini adalah poin-poin pentingnya.
Pemerintah Pastikan Tarif PPN Naik Jadi 12% Tahun 2025


DPR Minta Roadmap Pajak Karbon Segera Dituntaskan


Bursa Karbon Diluncurkan, Pajak Karbon Tunggu 2026


Berlaku September, Perdagangan Karbon Berjalan Tanpa Pajak Karbon


Fasilitas PPh Final UMKM 0,5% Diperluas  


Repatriasi Dividen Bebas Pajak, Jangka Waktu dan Instrumen Investasi Ditetapkan


Aturan Baru Terbit, Simak Daftar Natura Bebas Pajak Penghasilan Berikut


Daftar Lengkap Barang & Jasa Bebas PPN, Bea Masuk, dan PPnBM


Aturan Teknis UU HPP Kluster Ketentuan Perpajakan Dirilis, Berikut Substansinya.


10 Poin Penting Aturan Baru PPN


Kembali Mundur, Pemerintah Tetapkan Implementasi Pajak Karbon Tahun 2025


Hingga Agustus, Tambahan Penerimaan Pajak Dari UU HPP Rp 31,15 triliun


Implementasi Pajak Karbon Masih Tunggu Momentum


Tarif Naik, Daya Pungut PPN Anjlok


UU HPP Andalan Pemerintah Tutup Loop Holes Penerimaan Pajak 2023


MK Tolak Permohonan Uji Materil UU HPP


MSI Global Alliance

Global Recognition
Global Recognition | Word Tax     Global Recognition | Word TP
Contact Us

Jakarta
MUC Building
Jl. TB Simatupang 15
Jakarta Selatan 12530

+6221-788-37-111 (Hunting)

+6221-788-37-666 (Fax)

Surabaya
Graha Pena 15th floor
Jl. Ahmad Yani 88
Surabaya 60231

 

ask_muc[at]mucglobal.com

Subscribe

For more updates and information, drop us an email or phone number.


© 2020. PT Multi Utama Consultindo. All Rights Reserved.