Keputusan Presiden Nomor 149 Tahun 2000

Menimbang :

1. bahwa atas penghasilan berupa royalti yang dibayarkan kepada perusahaan-perusahaan luar negeri sehubungan dengan penggunaan jasa teknik, jasa manajemen dan lisensi adalah Objek Pajak Penghasilan;
2. bahwa atas Pajak Penghasilan yang terutang oleh perusahaan-perusahaan luar negeri atas pembayaran royalti oleh PT IPTN, PT PINDAD, dan PT PAL sehubungan dengan penggunaan jasa teknik, jasa manajemen dan lisensi ditanggung Pemerintah, dinilai sudah tidak sesuai lagi;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk memberikan keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua Wajib Pajak sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku, dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1990 dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Oktober 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

DJOHAN EFFENDI

UMUM

Pasal 2

Pasal 3