Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022

Mon, 05 September 2022

Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 134/PMK.07/2022
TENTANG
BELANJA WAJIB DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang :

  1. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022;
  2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, pengaturan mengenai pengelolaan keuangan berupa earmarking belanja dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;


Mengingat :

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);


MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BELANJA WAJIB DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN ANGGARAN 2022.


Pasal 1


Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3.

Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat DTU adalah dana yang dialokasikan dalam

anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan

Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri

atas dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

4.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari

pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

5.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan

antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.



Pasal 2


(1)

Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja

wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

(2)Belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk:
a.pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;
b.penciptaan lapangan kerja; dan/ atau
c.pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
(3)

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk di dalamnya bantuan sosial

tambahan.

(4)

Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang

bersumber dari DTU sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian

anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2022.

(5)DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya.
(6)

Besaran DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebesar penyaluran DAU bulan

Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran

2022.

(7)

Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh

lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.



Pasal 3


Daerah menganggarkan belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau laporan realisasi anggaran bagi Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.


Pasal 4


(1)

Daerah melaporkan penganggaran dan realisasi atas belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(2)

Laporan penganggaran belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Menteri

Keuangan c. q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 September

2022.

(3)

Laporan realisasi atas belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Menteri

Keuangan c. q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 bulan

berikutnya setelah bulan berkenaan berakhir.

(4)

Laporan realisasi belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk file

Portable Document Format (PDF) melalui surat elektronik (e-mail) resmi Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan.

(5)

Dalam hal batas waktu penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penerimaan laporan dilaksanakan pada

hari kerja berikutnya.

(6)

Kepala Daerah bertanggung jawab mutlak atas penganggaran belanja wajib perlindungan sosial dalam

APBD Tahun Anggaran 2022 serta pelaksanaannya

(7)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas

Internal Pemerintah Daerah.

(8)

Penyampaian laporan realisasi atas belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

bertepatan dengan langkah-langkah akhir tahun disesuaikan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(9)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dokumen persyaratan penyaluran DAU bulan

Oktober 2022 atau penyaluran DBH PPh Pasal 25/Pasal 29 triwulan III bagi Daerah yang tidak

mendapatkan alokasi DAU.

(10)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dokumen persyaratan penyaluran DAU

bulan berikutnya atau penyaluran DBH PPh Pasal 25/Pasal 29 triwulan IV bagi Daerah

yang tidak mendapatkan alokasi DAU.

(11)

Terhadap Daerah yang belum disalurkan DAU atau DBH, penyaluran DAU atau DBH dilakukan

setelah dokumen persyaratan disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12)

Dalam hal sampai dengan tanggal 15 Desember tahun berjalan dokumen persyaratan penyaluran

belum diterima, penyaluran DAU atau DBH yang belum disalurkan dilaksanakan secara sekaligus

sebesar DAU atau DBH yang belum disalurkan paling lambat 2 (dua) hari kerja terakhir di bulan

Desember tahun berjalan.

(13)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Menteri Dalam Negeri c.q.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

(14)

Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 5


Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2022
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI


 


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 837

MSI Global Alliance

Global Recognition
Global Recognition | Word Tax     Global Recognition | Word TP
Contact Us

Jakarta
MUC Building
Jl. TB Simatupang 15
Jakarta Selatan 12530

+6221-788-37-111 (Hunting)

+6221-788-37-666 (Fax)

Surabaya
Graha Pena 15th floor
Jl. Ahmad Yani 88
Surabaya 60231

 

ask_muc[at]mucglobal.com

Subscribe

For more updates and information, drop us an email or phone number.


© 2020. PT Multi Utama Consultindo. All Rights Reserved.