Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2022

Wed, 30 March 2022

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Karpet Dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/PMK.010/2022
 
TENTANG
 
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 10/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR
PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

      
Menimbang :


  1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya, telah ditetapkan besaran tarif bea masuk tindakan pengamanan atas barang impor berupa produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya;
  2. bahwa sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang berdasarkan Harmonized System 2022 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022, perlu melakukan penyesuaian terhadap klasifikasi barang produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang dikenakan bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya;
      
Mengingat :

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 88);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/ 2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316 );
      

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA

      

BAB I
KETENTUAN UMUM
 
Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 88) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 


Pasal 1

Bea Masuk Tindakan Pengamanan dikenakan terhadap barang impor berupa produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, yang termasuk dalam pos tarif pada Bab 57, sebagai berikut: 

 

No Pos Tarif
1. 5701.10.10
2. 5701.10.90
3. 5701.90.11
4. 5701.90.19
5. 5701.90.20
6. 5701.90.91
7. 5701.90.99
8. 5702.10.00
9. 5702.20.00
10. 5702.31.00
11. 5702.32.00
12. 5702.39.10
13. 5702.39.20
14. 5702.39.90
15. 5702.41.10
16. 5702.41.90
17. 5702.42.10
18. 5702.42.90
19. 5702.49.11
20. 5702.49.19
21. 5702.49.20
22. 5702.49.91
23. 5702.49.99
24. 5702.50.10
25. 5702.50.20
26. 5702.50.90
27. 5702.91.10
28. 5702.91.90
29. 5702.92.10
30. 5702.92.90
31. 5702.99.11
32. 5702.99. 19
33. 5702.99.20
34. 5702.99.91
35. 5702.99.99
36. 5703.10.10
37. 5703.10.20
38. 5703.10.30
39. 5703.10.90
40. 5703.21.00
41. 5703.29.10
42. 5703.29.90
43. 5703.31.00
44. 5703.39.10
45. 5703.39.90
46. 5703.90.11
47. 5703.90.19
48. 5703.90.21
49. 5703.90.22
50. 5703.90.29
51. 5703.90.91
52. 5703.90.92
53. 5703.90.93
54. 5703.90.99
55. 5704.10.00
56. 5704.20.00
57. 5704.90.00
58. 5705.00.11
59. 5705.00.19
60. 5705.00.21
61. 5705.00.29
62. 5705.00.91
63. 5705.00.92
64. 5705.00.99

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 



  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO


 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 333

MSI Global Alliance

Global Recognition
Global Recognition | Word Tax    Global Recognition | Word TP
Contact Us

Jakarta
MUC Building
Jl. TB Simatupang 15
Jakarta Selatan 12530

+6221-788-37-111 (Hunting)

+6221-788-37-666 (Fax)

Surabaya
Graha Pena 15th floor
Jl. Ahmad Yani 88
Surabaya 60231

+6231-828-42-56 (Hunting)

+6231-828-38-84 (Fax)

Subscribe

For more updates and information, drop us an email or phone number.



© 2020 All Rights Reserved
Need Our Services?