Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

1. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan, penyederhanaan ketentuan dan menjamin kepastian hukum kepada para pemangku kepentingan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN



Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
3. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke Kas Negara.
4. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
5. Bank Devisa Persepsi adalah Bank Devisa yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka impor dan ekspor.
6. Menteri adalah Menteri Keuangan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
8. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
9. Jaminan dalam rangka kepabeanan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada Kantor Pabean.
10. Terjamin adalah pihak yang bertanggungjawab atas Pungutan Negara dan/atau pihak yang dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban menyerahkan jaminan sesuai dengan peraturan kepabeanan kepada Kantor Pabean.
11. Penjamin adalah pihak yang menerbitkan garansi untuk melakukan pembayaran kepada Kantor Pabean apabila Terjamin cidera janji (wanprestasi).
12. Klaim Jaminan adalah tuntutan yang dilakukan oleh Kantor Pabean kepada Penjamin atau surety, atau Terjamin untuk mencairkan Jaminan akibat Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.

(1)	Jaminan yang disyaratkan menurut Undang-Undang Kepabeanan dapat digunakan: sekali; atau terus menerus.
(2)	Jaminan yang dapat digunakan terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Jaminan yang diserahkan dalam bentuk dan jumlah tertentu dan dapat digunakan dengan cara: Jaminan yang diserahkan dapat dikurangi setiap ada pelunasan bea masuk sampai Jaminan tersebut habis; atau Jaminan tetap dalam batas waktu yang tidak terbatas sehingga setiap pelunasan bea masuk dilakukan dengan tanpa mengurangi Jaminan yang diserahkan.
(3)	Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: Jaminan tunai; Jaminan bank; Jaminan dari perusahaan asuransi; atau Jaminan lainnya.
(4)	Jaminan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa: Jaminan Indonesia EximBank; Jaminan perusahaan penjaminan; Jaminan perusahaan (corporate guarantee); atau Jaminan tertulis.
(5)	Dalam hal Jaminan yang diserahkan berupa Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, Jaminan hanya dapat digunakan sekali.

Jaminan dapat digunakan untuk:

a.	menjamin pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan: 1) atas impor yang diberikan penundaan pembayaran; 2) atas pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan Jaminan; 3) atas impor sementara; 4) atas pengajuan keberatan; 5) yang berdasarkan peraturan kepabeanan dipersyaratkan adanya Jaminan; atau
b.	memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan yang dipersyaratkan dalam peraturan kepabeanan.

(1)	Bentuk-bentuk Jaminan yang dapat digunakan untuk setiap kegiatan kepabeanan ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan di bidang kepabeanan yang mengatur kewajiban penyerahan Jaminan.
(2)	Bentuk-bentuk Jaminan yang dapat digunakan untuk setiap kegiatan kepabeanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Jumlah Jaminan yang diserahkan sebesar:

1. pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang terutang; atau
2. jumlah tertentu yang diatur dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan Jaminan.

Jangka waktu Jaminan yang diserahkan adalah selama jangka waktu:

1. izin penundaan pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan;
2. izin pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan Jaminan;
3. pembebasan ditambah jangka waktu paling lama penelitian realisasi ekspor barang dengan pembebasan impor tujuan ekspor;
4. izin impor sementara ditambah jangka waktu paling lama realisasi ekspor;
5. paling lama diputuskannya keberatan; atau
6. yang diatur dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan Jaminan.

(1)	Terhadap jangka waktu Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penggunaan Jaminan berdasarkan: permintaan Kepala Kantor Pabean kepada Terjamin atau principal; atau persetujuan Kepala Kantor Pabean atas permohonan dari Terjamin atau principal.
(2)	Perpanjangan jangka waktu Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum jangka waktu Jaminan berakhir.

(1)	Jaminan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan Jaminan berupa uang tunai yang diserahkan oleh Terjamin pada Kantor Pabean.
(2)	Jaminan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan pada rekening khusus Jaminan Kantor Pabean.
(3)	Dalam hal Jaminan tunai diserahkan untuk menjamin kegiatan kepabeanan oleh penumpang atau pelintas batas, Jaminan tunai dapat disimpan di Kantor Pabean.
(4)	Penyerahan Jaminan tunai dapat dilakukan dengan cara: menyerahkan uang tunai kepada bendahara penerimaan di Kantor Pabean; dan/atau menyerahkan bukti pengkreditan rekening khusus Jaminan Kantor Pabean kepada bendahara penerimaan di Kantor Pabean.
(5)	Atas setiap uang tunai yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bendahara penerimaan di Kantor Pabean harus menyimpan ke rekening khusus Jaminan Kantor Pabean paling lama pada hari kerja berikutnya.
(6)	Pembukaan rekening khusus Jaminan di Kantor Pabean dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan rekening milik kementerian negara/lembaga/kantor/satker.

(1)	Penerimaan jasa giro perbankan dari rekening khusus Jaminan wajib disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(2)	Penyetoran penerimaan jasa giro perbankan ke rekening Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(1)	Jaminan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan Jaminan berupa warkat yang diterbitkan oleh bank sebagai Penjamin pada Kantor Pabean yang mengakibatkan kewajiban bank untuk melakukan pembayaran apabila Terjamin cidera janji (wanprestasi).
(2)	Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bank Devisa Persepsi.
(3)	Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
(4)	Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

(1)	Jaminan dari perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c yang dapat diterima sebagai Jaminan dalam rangka kepabeanan merupakan Jaminan dalam bentuk Customs Bond.
(2)	Jaminan dalam bentuk Customs Bond sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan oleh surety yang termasuk dalam daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk Customs Bond berdasarkan keputusan Menteri.
(3)	Jaminan dalam bentuk Customs Bond sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jaminan berupa sertifikat yang memberikan Jaminan pembayaran kewajiban pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan kepada obligee dalam hal principal gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
(4)	Surety sebagaimana dimaksud pada ayat (2), principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan pada ayat (3), dan obligee sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjamin, terjamin, dan penerima jaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
(5)	Jaminan dalam bentuk Customs Bond sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
(6)	Jaminan dalam bentuk Customs Bond sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.

(1)	Jaminan Indonesia EximBank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a merupakan Jaminan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada Kantor Pabean untuk melakukan pembayaran seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau kewajiban yang terutang dalam jangka waktu tertentu apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.
(2)	Jaminan Indonesia Exim Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
(3)	Jaminan Indonesia EximBank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

(1)	Jaminan perusahaan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b yang dapat diterima sebagai Jaminan dalam rangka kepabeanan merupakan Jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan Penjaminan.
(2)	Jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan oleh perusahaan penjaminan yang termasuk dalam daftar perusahaan penjaminan yang dapat memasarkan produk Jaminan Perusahaan Penjaminan berdasarkan keputusan Menteri.
(3)	Jaminan perusahaan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jaminan berupa sertifikat atau bentuk tertulis lainnya pada Kantor Pabean untuk melakukan pembayaran seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau kewajiban yang terutang dalam jangka waktu tertentu apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.
(4)	Jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini.
(5)	Jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini.

(1)	Jaminan perusahaan atau corporate guarantee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c merupakan Jaminan berupa surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dengan menjaminkan seluruh aset perusahaan dan diserahkan secara terpusat kepada Direktur Jenderal.
(2)	Jaminan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh pengusaha yang telah ditetapkan Direktur Jenderal untuk diberikan fasilitas karena telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.
(3)	Jaminan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diterima adalah garansi perusahaan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri Keuangan ini dan telah disahkan oleh notaris.

(1)	Untuk mendapatkan izin penggunaan Jaminan perusahaan atau corporate guarantee, pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mengajukan permohonan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal.
(2)	Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
(3)	Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan izin penggunaan Jaminan perusahaan atau corporate guarantee; atau tidak disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(4)	Permohonan izin penggunaan Jaminan perusahaan atau corporate guarantee sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri Keuangan ini.
(5)	Keputusan izin penggunaan Jaminan perusahaan atau corporate guarantee sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Menteri Keuangan ini.

(1)	Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d merupakan Jaminan berupa surat pernyataan tertulis dari Terjamin yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dan hanya dapat digunakan sekali.
(2)	Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada: importir yang merupakan instansi pemerintah; importir yang mengimpor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri; perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan dalam rangka impor sementara; atau importir yang merupakan wisatawan asing atau penumpang warga negara asing yang memasukkan barang impor sementara berdasarkan ketentuan peraturan kepabeanan tentang impor sementara.
(3)	Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Menteri Keuangan ini.

(1)	Untuk mendapatkan izin penggunaan Jaminan tertulis, importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mengajukan permohonan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
(2)	Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
(3)	Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): disetujui, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan keputusan izin penggunaan Jaminan tertulis; atau tidak disetujui, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(4)	Permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Menteri Keuangan ini.
(5)	Keputusan izin penggunaan Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Menteri Keuangan ini.
(6)	Dalam hal Jaminan tertulis untuk importir yang merupakan wisatawan asing atau penumpang warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal.
(7)	Izin penggunaan Jaminan tertulis untuk importir yang merupakan wisatawan asing atau penumpang warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d diberikan berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean.

Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditandatangani oleh:

a.	untuk importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a: 1) pejabat serendah-rendahnya Pejabat Eselon I atau pejabat yang setingkat dengan itu di tingkat pusat; 2) pejabat serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atau pejabat yang setingkat dengan itu di tingkat daerah; atau 3) pimpinan tertinggi TNI dan POLRI atau pejabat yang ditunjuk dengan pangkat kelompok perwira tinggi;
b.	importir yang bersangkutan dan diketahui oleh kuasa pengguna anggaran dari instansi pemerintah terkait untuk importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b;
c.	direktur utama untuk importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c; atau
d.	wisatawan asing atau penumpang warga negara asing yang memiliki atau menguasai barang impor sementara untuk importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d.

(1)	Dalam hal tertentu, Direktur Jenderal dapat menyetujui penggunaan Jaminan tertulis lainnya selain Jaminan tertulis yang digunakan oleh importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dari Terjamin atau Penjamin sebagai garansi atas pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang terutang dan/atau penetapan dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan Jaminan.
(2)	Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: keadaan darurat bencana; kegentingan memaksa; atau kegiatan yang bersifat kenegaraan.

(1)	Atas setiap penerimaan Jaminan dari Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap: format dan isi; jumlah; dan jangka waktu.
(2)	Dalam hal penerimaan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Jaminan tunai, bendahara penerimaan di Kantor Pabean melakukan penelitian: jumlah uang tunai; dan/atau jumlah uang yang dikreditkan pada rekening khusus Jaminan Kantor Pabean atas setiap penerimaan bukti pengkreditan rekening khusus Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b.
(3)	Selain penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea  dan Cukai melakukan konfirmasi penerbitan Jaminan kepada Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
(4)	Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dan hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3): terdapat ketidaksesuaian, Pejabat Bea dan Cukai mengembalikan Jaminan kepada Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) untuk diperbaiki disertai alasan pengembalian; atau terdapat kesesuaian, Pejabat Bea dan Cukai atau bendahara penerimaan menerbitkan Bukti Penerimaan Jaminan.
(5)	Dalam hal Jaminan digunakan dalam rangka pengajuan keberatan, konfirmasi penerbitan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah diterbitkan Bukti Penerimaan Jaminan.
(6)	Bukti Penerimaan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Menteri Keuangan ini.

(1)	Konfirmasi penerbitan Jaminan oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilakukan dengan cara: lisan; dan/atau tertulis.
(2)	Konfirmasi penerbitan Jaminan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan tingkat risiko Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan bentuk Jaminan yang diserahkan.
(3)	Konfirmasi penerbitan Jaminan dengan cara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengirimkan surat konfirmasi Jaminan kepada Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
(4)	Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) yang menerima surat konfirmasi Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat konfirmasi Jaminan.
(5)	Dalam hal konfirmasi penerbitan Jaminan yang digunakan dalam rangka pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dilakukan dengan cara tertulis: surat konfirmasi Jaminan dapat dikirimkan kepada Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal Bukti Penerimaan Jaminan; dan Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) yang menerima surat konfirmasi Jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat konfirmasi Jaminan.
(6)	Pengiriman surat konfirmasi Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melalui surat atau media lain yang dapat dibuktikan tanggal pengiriman dan tanggal penerimaan.
(7)	Surat konfirmasi Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Menteri Keuangan ini.

(1)	Jaminan yang telah diterima dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b, harus diganti dengan Jaminan yang baru dalam hal: Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) ditetapkan pailit oleh pengadilan; Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dinyatakan tidak berhak lagi menerbitkan Jaminan oleh instansi pengawasnya; perubahan status badan hukum Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4); dan/atau Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dinyatakan tidak dapat diterima lagi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2)	Jika terdapat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) harus mengajukan penggantian Jaminan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
(3)	Penggantian Jaminan dengan Jaminan baru dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan atau pernyataan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)	Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta penggantian Jaminan dalam hal penggantian Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diajukan oleh Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
(5)	Jaminan yang telah diterima dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dapat dilakukan penyesuaian atas jumlah dan jangka waktu Jaminan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

Jaminan yang telah diterima dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dapat dikembalikan kepada Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dalam hal:

1. telah dipenuhinya seluruh kewajiban pabean terkait dengan penyerahan Jaminan; atau
2. telah gugurnya kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan.

(1)	Dalam hal Jaminan yang diterima dari Terjamin berupa uang tunai, pengembalian Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan cara: menyerahkan uang tunai; menyerahkan cek giro; atau mendebit rekening khusus Jaminan Kantor Pabean ke rekening Terjamin.
(2)	Segala beban biaya yang timbul dari pengembalian Jaminan Tunai dengan cara mendebit rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditanggung oleh Terjamin.

Hak Terjamin untuk diberikan bunga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan atas pengembalian Jaminan tunai yang digunakan dalam rangka pengajuan keberatan menjadi gugur dalam hal:

1. keputusan Direktur Jenderal atas keberatan telah dikirimkan kepada Terjamin; dan
2. Terjamin tidak mengambil Jaminan tunai sampai dengan hari ke-30 (tiga puluh) sejak keberatan dikabulkan atau dianggap dikabulkan.

(1)	Pencairan Jaminan tunai dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam hal terdapat tagihan pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang wajib dilunasi karena tidak dipenuhinya kewajiban pabean.
(2)	Atas pencairan Jaminan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetoran uang hasil pencairan Jaminan tunai ke Kas Negara, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberitahukan kepada Terjamin.

(1)	Klaim Jaminan dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk terhadap Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d.
(2)	Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal terdapat tagihan pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang wajib dilunasi karena tidak dipenuhinya kewajiban pabean.
(3)	Jatuh tempo Klaim Jaminan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(4)	Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling banyak sebesar jumlah yang tercantum dalam Jaminan.
(5)	Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan surat pencairan Jaminan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Menteri Keuangan ini.
(6)	Surat pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirimkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk kepada: Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4); atau Terjamin, dan surat pencairan Jaminan diterima dalam jangka waktu paling lama pada tanggal jatuh tempo Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(7)	Pengiriman surat pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melalui surat atau media lain yang dapat dibuktikan tanggal pengiriman dan tanggal penerimaan.

(1)	Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), harus mencairkan Jaminan.
(2)	Sesuai dengan surat pencairan Jaminan, Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin menyetorkan uang hasil pencairan Jaminan ke Kas Negara dan dalam hal terdapat kelebihan uang dari penyetoran, Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mengembalikan kepada Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
(3)	Atas penyetoran uang hasil pencairan Jaminan ke rekening Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
(4)	Apabila Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin tidak menerima surat pencairan Jaminan sampai dengan tanggal jatuh tempo Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), hak Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas Klaim Jaminan dinyatakan batal demi hukum tanpa menghilangkan tagihan negara kepada Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Penyetoran uang hasil pencairan Jaminan ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pembayaran dan penyetoran penerimaan negara di bidang kepabeanan.

(1)	Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk bertanggung jawab atas pengadministrasian Jaminan.
(2)	Jaminan diadministrasikan berdasarkan kegunaannya dengan menggunakan daftar Jaminan sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Menteri Keuangan ini.

(1)	Apabila Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tidak menjawab surat konfirmasi Jaminan yang dikirimkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (5) sampai dengan 9 (sembilan) hari kerja sejak tanggal pengiriman, Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) melebihi jangka waktu dimaksud, tidak dapat diterima sebagai Jaminan di Kantor Pabean yang mengirimkan surat konfirmasi Jaminan.
(2)	Apabila Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tidak melakukan penggantian Jaminan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan atau pernyataan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tidak dilayani.
(3)	Terhadap Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin yang tidak mencairkan dan menyetorkan uang hasil pencairan Jaminan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal pengiriman surat pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), berlaku ketentuan sebagai berikut: kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tidak dilayani; dan Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin melebihi jangka waktu dimaksud, tidak diterima sebagai Jaminan di Kantor Pabean yang mengirimkan surat pencairan Jaminan.
(4)	Dikecualikan dari ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin tidak menerima surat pencairan Jaminan sampai dengan tanggal jatuh tempo Klaim Jaminan.
(5)	Kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat dilayani kembali setelah seluruh kewajiban pabean diselesaikan.
(6)	Dalam hal Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin tidak mencairkan dan menyetorkan uang hasil pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) sehingga dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
(7)	Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal berwenang menolak penggunaan Jaminan baru yang diterbitkan oleh Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin.

(1)	Dalam hal Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal pengiriman surat pencairan Jaminan, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat teguran atau surat peringatan; b. apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum melunasi kewajibannya, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk pada hari kerja berikutnya harus: 1) menerbitkan surat paksa untuk penagihan piutang bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; dan 2) menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Terjamin berdomisili; c. atas kewajiban pungutan ekspor, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dilunasi kewajibannya, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat penyerahan tagihan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk proses penyelesaian lebih lanjut; d. atas penjaminan kewajiban pungutan negara oleh instansi pemerintah dengan menggunakan Jaminan tertulis, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dilunasi kewajibannya, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melaporkan kepada Menteri guna pemberian teguran.
(2)	Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Menteri Keuangan ini.
(3)	Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Menteri Keuangan ini.

Penyampaian data Jaminan antara Kantor Pabean dengan Terjamin, Penjamin, dan/atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dapat dilakukan melalui sistem Pertukaran Data Elektronik.



Lampiran dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yaitu:

1. Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
2. Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
3. Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5);
4. Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6);
5. Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
6. Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
7. Lampiran VII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4);
8. Lampiran VIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
9. Lampiran IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
10. Lampiran X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
11. Lampiran XI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5);
12. Lampiran XII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4);
13. Lampiran XIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4);
14. Lampiran XIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5);
15. Lampiran XV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6);
16. Lampiran XVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7);
17. Lampiran XVII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5);
18. Lampiran XVIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);
19. Lampiran XIX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);
20. Lampiran XX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3),

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.



Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini:

1. Jaminan yang digunakan sekali dan telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, tetap dapat digunakan sebagai Jaminan dalam rangka kepabeanan sampai dengan jangka waktu Jaminan berakhir; dan
2. Jaminan yang digunakan terus menerus dan telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, tetap dapat digunakan sebagai Jaminan dalam rangka kepabeanan sampai dengan tanggal 30 April 2011.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Jaminan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.



Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 585/KMK.05/1996 tentang Penggunaan Jaminan Bank untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.01/1999;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 457/KMK.05/1997 tentang Penggunaan Jaminan Tunai untuk Menjamin Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.05/1997 tentang Pengunaan Customs Bond sebagai Jaminan untuk Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 208/KMK.01/1999; dan
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/1999 tentang Penggunaan Jaminan Tertulis untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.04/2005,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR