Pengumuman Nomor PENG - 05/PJ.09/2010

Mon, 27 September 2010

Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Melakukan Pemotongan/Pemungutan Pajak

27 September 2010

PENGUMUMAN
NOMOR : PENG - 05/PJ.09/2010

TENTANG

KEWAJIBAN BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK

Sehubungan dengan masih adanya ketidaktertiban Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah yang belum melakukan kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.	Setiap Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah di lingkungan Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah, diingatkan kembali kewajiban untuk: Melakukan pemotongan/pemungutan pajak; Melakukan penyetoran pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos; dan Melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai batas waktu yang ditentukan; atas setiap transaksi yang dananya berasal dari APBN/APBD.
2.	Pajak-pajak yang harus dipotong/dipungut oleh Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain berupa PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan PPN.
3.	Atas kelalaian Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memenuhi kewajibannya, akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak sehingga akan menurunkan kemampuan pemerintah untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan dan pembangunan infrastruktur sebagaimana dirumuskan dalam rencana pembangunan ekonomi Indonesia yang didasarkan pada prinsip triple track strategy plus one: pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment.
4.	Kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah dimohon bantuannya untuk mengingatkan dan mengawasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud di atas.
5.	Apabila masih memerlukan penjelasan lebih lanjut agar menghubungi langsung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat atau layanan call center 500200. Petugas Direktorat Jenderal Pajak siap membantu.
6.	Kepada masyarakat diminta untuk ikut mengawasi.

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi.

Jakarta, 27 September 2010
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas

ttd.

M. Iqbal Alamsjah
NIP 060060216