Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 23/PJ/2013

Thu, 18 April 2013

Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah

18 April 2013
         
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 23 /PJ/2013

TENTANG

PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK.05/2013 TENTANG MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


A.Umum

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

B.Maksud dan Tujuan
  1. Penetapan surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
  2. Penetapan surat edaran ini bertujuan agar pelaksanaan pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya,
C.Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah yang merealisasikan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing Pemerintah Daerah.

D.Dasar
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
E.Materi

1.Pengawasan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah meliputi:
  1. penyampaian informasi tentang APBD per Satuan Kerja Perangkat Daerah per jenis belanja oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam rangka perhitungan potensi penerimaan pajak atas Belanja Daerah;
  2. penerimaan dan penatausahaan Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) yang disampaikan oleh Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
  3. pelaksanaan konfirmasi surat setoran penerimaan pajak atas hasil pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak oleh Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah yang dilampirkan dalam Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) melalui sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) maupun konfirmasi surat setoran penerimaan negara kepada KPPN;
  4. pelaksanaan pengujian kebenaran perhitungan/penyetoran pajak oleh Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan hasil perhitungan potensi pajak atas Belanja Daerah, penyampaian Daftar Transaksi Harian (DTH) dan/atau Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH), serta pelaksanaan konfirmasi setoran penerimaan pajak;
  5. pelaksanaan konfirmasi kebenaran perhitungan/penyetoran pajak atas realisasi belanja APBD kepada Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam hal terdapat ketidaksesuaian pemotongan/pemungutan dan/atau penyetoran pajak berdasarkan hasil pengujian kebenaran perhitungan/penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
  6. pemeriksaan dan/atau verifikasi terhadap pelaksanaan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas realisasi belanja APBD apabila dalam hal hasil pengujian kebenaran/konfirmasi kebenaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan e masih terdapat selisih kurang pajak yang belum dipotong/dipungut dan/atau disetor oleh Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum;
  7. pengawasan penyetoran pajak terutang atas surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f; dan
  8. pengenaan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah yang tidak melakukan penyetoran kewajiban pajak terutang beserta sanksinya.
2.Tanggal Berlaku Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu mulai tanggal 15 Maret 2013.

F.Penutup

Agar pelaksanaan pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat berjalan dengan baik, dengan ini diinstruksikan agar:
  1. segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, dengan dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Wilayah masing-masing; dan
  2. memantau dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan dimaksud di wilayah kerja masing-masing.
Demikian untuk dilaksanakan.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2013
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

MSI Global Alliance

Global Recognition
Global Recognition | Word Tax     Global Recognition | Word TP
Contact Us

Jakarta
MUC Building
Jl. TB Simatupang 15
Jakarta Selatan 12530

+6221-788-37-111 (Hunting)

+6221-788-37-666 (Fax)

Surabaya
Graha Pena 15th floor
Jl. Ahmad Yani 88
Surabaya 60231

 

ask_muc[at]mucglobal.com

Subscribe

For more updates and information, drop us an email or phone number.


© 2020. PT Multi Utama Consultindo. All Rights Reserved.