Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 11/PJ/2021

 
Menimbang :


Mengingat :

          


Menetapkan :

          

1.	Ketentuan Pasal 5 diubah dengan menambahkan 4 (empat) ayat setelah ayat (4), yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:                      Pasal 5 (1) Pelunasan selisih kurang Bea Meterai dengan menggunakan SSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membayar selisih kurang Bea Meterai ke kas negara dengan menggunakan formulir SSP atau Kode Billing dengan kode akun pajak 411611 dan kode jenis setoran 100. (2) Formulir SSP atau Kode Billing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan mengenai nomor seri cek dan/atau bilyet giro. (3) Atas pelunasan selisih kurang Bea Meterai dengan menggunakan SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1): Pihak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5); atau Bank Penyedia atau pembawa cek dan/atau bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), meminta cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai ke KPP. (4) Permintaan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melampirkan: cek dan/atau bilyet giro yang akan dibubuhi cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai; dan SSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang telah mendapatkan NTPN. (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat membubuhkan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai dalam hal: pelunasan selisih kurang Bea Meterai dilakukan oleh Bank Penyedia; dan Bank Penyedia telah mendapatkan izin pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai. (6) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Bank Penyedia harus mengajukan permohonan izin pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai ke KPP tempat Bank Penyedia diadministrasikan. (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan melampirkan: daftar cek dan/atau bilyet giro yang akan dilakukan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai; data identitas pejabat Bank Penyedia yang ditunjuk untuk melaksanakan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai; dan SSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang telah mendapatkan NTPN. (8) Permohonan izin pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
2.	Ketentuan Pasal  6 diubah dengan mengubah ayat (1) dan ayat (2) serta menambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:                 Pasal 6 (1) Kepala KPP melalui Kepala Seksi Pelayanan, memastikan:  kebenaran SSP yang telah mendapatkan NTPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dan Pasal 5 ayat (7) huruf c;  kesesuaian nilai pembayaran dalam SSP yang telah mendapatkan NTPN dengan jumlah selisih kurang Bea Meterai yang harus dilunasi; kesesuaian keterangan pada SSP dengan cek dan/atau bilyet giro yang dimintakan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai atau diajukan permohonan izin pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai; dan kesesuaian kode akun pajak dan kode jenis setoran. (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Kepala KPP melalui Kepala Seksi Pelayanan: membubuhkan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai pada sisi muka cek dan/atau bilyet giro serta tanda tangan, nama terang, dan cap KPP pada sisi belakang cek dan/atau bilyet giro, atas permintaan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); atau menerbitkan surat izin pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai, atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6). (3) Surat izin pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diterima lengkap. (4) Surat izin pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
3.	Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A, sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut:                 Pasal 6A Dalam hal Bank Penyedia telah mendapatkan izin pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, pejabat Bank Penyedia membubuhkan: cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai pada sisi muka cek dan/atau bilyet giro; dan tanda tangan, nama terang, dan cap Bank Penyedia pada sisi belakang cek dan/atau bilyet giro.
4.	Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:                 Pasal 7 Cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a atau Pasal 6A huruf a dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

        
          

Menambahkan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
          


Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
          
          
          
     
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2021
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO