Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 69/PJ/2009

Sehubungan dengan telah ditetapkannnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 41/PJ/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I.

Bahwa tata cara pemindahan Wajib Pajak dan/atau PKP di KPP pada prinsipnya tidak mengalami banyak perubahan dari yang sudah ada sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2009. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor   /PJ/2009 hanya mengubah ketentuan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008 dalam rangka pemberian pelayanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak dan/atau PKP terutama bagi orang pribadi.

II.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 41/PJ/2009 antara lain: 1. Dalam hal Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lain, Wajib Pajak dan/atau KPP wajib mengajukan permohonan pindah ke: KPP Lama, dalam hal pemohon adalah Wajib Pajak dan/atau PKP Badan atau Joint Operation atau Wajib Pajak Bendahara; KPP Baru, dalam hal pemohon adalah Wajib Pajak dan/atau Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah. 2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a KPP Lama harus menerbitkan Surat Pindah untuk disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditembuskan ke KPP Baru, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. 3. KPP Baru harus menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP serta ditembuskan ke KPP Lama, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak: diterimanya Surat Pindah dari KPP Lama, dalam hal pemohon adalah Wajib Pajak dan/atau PKP Badan, atau Joint Operation atau Wajib Pajak Bendahara; permohonan diterima secara lengkap, dalam hal pemohon adalah Wajib Pajak dan/atau PKP Orang Pribadi. 4. KPP Lama harus menerbitkan Surat Pencabutan SKT dan/atau Surat Pencabutan SPPKP, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya tembusan SKT dan/atau SPPKP dari KPP Baru. 5. Dalam hal permohonan pindah dari Wajib Pajak dan/atau PKP disampaikan ke:     KPP Baru oleh Wajib Pajak dan/atau PKP Badan atau Joint Operation, atau Wajib Pajak Bendahara, KPP Baru harus meneruskan permohonan pindah tersebut ke KPP Lama; KPP Lama oleh Wajib Pajak dan/atau PKP Orang Pribadi, KPP Lama harus meneruskan permohonan pindah tersebut ke KPP Baru. 6. Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak dan/atau PKP Badan atau Joint Operation atau Bendahara dan Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak dan/atau PKP Orang Pribadi adalah sebagaimana terlampir  dalam Surat Edaran ini. 7. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak diminta agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh Surat Edaran ini, serta dapat mensosialisasikan kepada jajaran di bawahnya dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Juli 2009
Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098


Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan DJP;
3. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak.