Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor P - 09/BC/2009

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.04/2008 Tentang Tatacara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Penyelesaian Urusan Pungutan Ekspor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tatacara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar;
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-05/BC/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu;

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PENYELESAIAN URUSAN PUNGUTAN EKSPOR.



Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:

1. Pungutan Ekspor adalah pungutan yang dikenakan atas barang ekspor tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran tarif Pungutan Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.011/2008, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.010/2005, yang urusan pemungutannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
3. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.
4. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.
5. Berkas Pungutan Ekspor yang diserahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang selanjutnya disebut dengan Berkas Pungutan Ekspor dari DJA adalah seluruh berkas Pungutan Ekspor yang diserahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Berita Acara Nomor BA-01/AG/2009 tentang Berita Acara Serah Terima Berkas Sehubungan dengan Pengalihan Tugas Pengelolaan Pungutan Ekspor dari Direktorat Jenderal Anggaran Kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Pemeriksaan Lapangan adalah seluruh kegiatan yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka penelitian dokumen yang terkait dengan Pungutan Ekspor yang dilakukan di tempat pihak yang terkait.
7. Tim Penyelesaian Urusan Pungutan Ekspor yang selanjutnya disebut dengan Tim Pungutan Ekspor adalah satuan tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal untuk melaksanakan penyelesaian urusan Pungutan Ekspor yang merupakan Berkas Pungutan Ekspor dari DJA.

(1)	Urusan Pungutan Ekspor terdiri atas: penagihan; penundaan pembayaran; keberatan; pengembalian; dan hal lainnya yang terkait dengan Pungutan Ekspor.
(2)	Penyelesaian urusan Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Berkas Pungutan Ekspor dari DJA dilaksanakan oleh Tim Pungutan Ekspor.

(1)	Eksportir wajib melunasi kekurangan pembayaran pungutan ekspor dan/atau denda administrasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat tagihan.
(2)	Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan menerbitkan surat peringatan: apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eksportir tidak melunasi kekurangan pembayaran; atau dalam hal surat dari Direktur Jenderal berisi perintah penagihan dengan penerbitan surat peringatan.
(3)	Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi: perintah pelunasan Pungutan Ekspor dan/atau denda administrasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan; dan pemberitahuan akan dilakukan pemblokiran terhadap seluruh kegiatan kepabeanan, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan tidak dilakukan pelunasan.
(4)	Apabila sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eksportir tidak melunasi kekurangan pembayaran, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan pada hari berikutnya: memblokir seluruh kegiatan kepabeanan eksportir yang bersangkutan; dan menerbitkan surat penyerahan tagihan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
(5)	Dalam hal dilakukan pemblokiran kegiatan eksportir dan penyerahan tagihan ke DJKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembukaan pemblokiran dilakukan apabila eksportir dapat membuktikan bahwa pembayaran tersebut telah dilunasi dengan mengajukan bukti pelunasan tagihan kepada Kepala Kantor Pabean.

(1)

Terhadap berkas penagihan yang merupakan Berkas Pungutan Ekspor dari DJA, Direktur Jenderal menerbitkan surat yang berisi perintah penagihan dan disampaikan kepada Kepala KantorPabean.

(2)

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan menerbitkan: surat tagihan atau surat peringatan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat yang berisi perintah penagihan dari Direktur Jenderal, dalam hal berkas penagihan merupakan Berkas Pungutan Ekspor dari DJA; atau surat tagihan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya rekomendasi penagihan dalam hal merupakan temuan audit.

(1)

Atas setiap penyelesaian urusan penagihan Pungutan Ekspor dan/atau denda administrasi, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur PPKC paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal: penerimaan bukti pelunasan Pungutan Ekspor dan/atau denda administrasi di Kantor Pabean; atau diterbitkan surat penyerahan tagihan ke DJKN.

(2)

Tata kerja penyelesaian penagihan Pungutan Ekspor dan/atau denda administrasi diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)	Eksportir dapat diberikan penundaan pembayaran atas penagihan kekurangan pembayaran Pungutan Ekspor dan/atau denda administrasi.
(2)	Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pengunduran jangka waktu pembayaran tagihan kekurangan pembayaran Pungutan Ekspor dan/atau denda administrasi; atau pembayaran secara bertahap tagihan kekurangan pembayaran Pungutan Ekspor dan/atau denda administrasi.

Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dalam hal eksportir memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. eksportir mengalami kesulitan likuiditas namun mampu untuk melunasi kekurangan pembayaran; dan
2. eksportir tidak mempunyai tunggakan hutang bea masuk, cukai, denda administrasi dan/atau pajak dalam rangka impor.

(1)	Penundaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan.
(2)	Atas penundaan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan.
(3)	Perhitungan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada: pokok utang dalam hal pengunduran jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a; atau sisa utang dalam hal pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.

(1)	Untuk mendapatkan penundaan, eksportir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur PPKC dan telah diterima lengkap paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo surat tagihan, dengan melampirkan: surat tagihan; laporan keuangan tahun terakhir; dan surat pernyataan bahwa eksportir tidak mempunyai tunggakan hutang bea masuk, cukai, denda administrasi dan/atau pajak dalam rangka impor.
(2)	Terhadap seluruh berkas pengajuan penundaan yang merupakan Berkas Pungutan Ekspor dari DJA, dikecualikan dari pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)	Direktur PPKC atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat keputusan mengabulkan atau menolak penundaan paling lambat: 5 (lima) hari sebelum jatuh tempo surat tagihan; atau 15 (lima belas) hari sejak berkas pengajuan penundaan diterima secara lengkap, dalam hal berkas penundaan merupakan Berkas Pungutan Ekspor dari DJA.
(4)	Terhadap seluruh berkas pengajuan penundaan yang merupakan Berkas Pungutan Ekspor dari DJA, berkas penundaan dinyatakan diterima lengkap berdasarkan surat keterangan dari Tim PungutanEkspor atas nama Direktur PPKC.
(5)	Dalam hal permohonan dikabulkan, Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk menetapkan jenis jaminan yang harus diserahkan oleh eksportir.
(6)	Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diserahkan oleh eksportir: kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani jaminan, paling lambat pada: 1) tanggal jatuh tempo surat tagihan; atau 2) 7 (tujuh) hari sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal, apabila penundaan yang diberikan merupakan persetujuan penundaan atas Berkas Pungutan Ekspor dari DJA; dan sebesar kekurangan pembayaran Pungutan Ekspor dan/atau denda administrasi.
(7)	Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak: Direktur PPKC atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan kepada eksportir yang berisi penolakan penundaan; dan eksportir melakukan pelunasan tagihan, paling lambat pada tanggal jatuh tempo surat tagihan.
(8)	Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur PPKC atas nama Direktur Jenderal menerbitkan: surat pemberitahuan kepada eksportir yang berisi penolakan penundaan; dan surat perintah penagihan dengan penerbitan surat peringatan kepada Kepala Kantor Pabean.

(1)

Keputusan pemberian penundaan dicabut dalam hal eksportir: tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah atau waktu yang telah ditetapkan; dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga; atau tidak menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).

(2)

Dalam hal keputusan pemberian penundaan dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani jaminan dan/atau penagihan: menerbitkan surat peringatan, dalam hal tidak diserahkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; mencairkan jaminan, dalam hal telah dilakukan penyerahan jaminan oleh eksportir; atau menerbitkan surat penyerahan tagihan ke DJKN, apabila tagihan tidak dilunasi sampai dengan jatuh tempo surat peringatan atau jaminan yang diserahkan tidak dapat dicairkan.

(1)

Atas setiap penyelesaian urusan penundaan pembayaran kekurangan Pungutan Ekspor dan/atau denda administrasi, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani jaminan dan/atau penagihan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur PPKC paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal: pelunasan tagihan; pencairan jaminan; atau diterbitkan surat penyerahan tagihan ke DJKN.

(2)

Tata kerja penyelesaian penundaan pembayaran kekurangan Pungutan Ekspor dan/atau denda administrasi diatur dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)	Eksportir yang berkeberatan terhadap penagihan kekurangan pembayaran Pungutan Ekspor dan/atau denda administrasi, dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman yang dinyatakan dengan bukti pengiriman atas: surat tagihan; atau surat pemberitahuan pengajuan kembali keberatan, dalam hal berkas keberatan merupakan Berkas Pungutan Ekspor dari DJA.
(2)	Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan: bukti penyerahan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan; dan fotokopi surat tagihan.
(3)	Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilampiri dokumen sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat dari Direktur PPKC atas nama Direktur Jenderal yang berisipemberitahuan pengajuan kembali keberatan.
(4)	Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan.
(5)	Hak untuk mengajukan keberatan menjadi gugur dan penetapan kekurangan pembayaran Pungutan Ekspor dan/atau denda administrasi dalam surat yang berisi tagihan dianggap diterima: apabila keberatan tidak diajukan sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat tagihan atau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi.
(6)	Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan satu surat keberatan untuk setiap surat yang berisi tagihan.

Jaminan yang dapat diterima untuk pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:

1. jaminan tunai;
2. jaminan bank; atau
3. customs bond.

(1)	Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada: Direktur Jenderal u.p. Direktur PPKC melalui Kantor Pabean; atau Direktur Jenderal u.p. Direktur PPKC, dalam hal berkas keberatan yang merupakan Berkas Pungutan Ekspor dari DJA.
(2)	Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam: Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini, dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini, dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3)	Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani keberatan meneruskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur PPKC dengan menggunakan surat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan DirekturJenderal ini.
(4)	Terhadap seluruh berkas keberatan yang merupakan Berkas Pungutan Ekspor dari DJA, berkas keberatan dinyatakan diterima lengkap berdasarkan surat keterangan dari Tim Pungutan Eksporatas nama Direktur PPKC.

(1)	Direktur PPKC atas nama Direktur Jenderal memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak berkas keberatan diterima secara lengkap.
(2)	Direktur PPKC atas nama Direktur Jenderal dapat menerima alasan, penjelasan, atau bukti dan/atau data pendukung tambahan lain secara tertulis dari eksportir yang mengajukankeberatan, sepanjang belum ditetapkan keputusan atas keberatan.
(3)	Untuk memutuskan keberatan, Direktur PPKC atas nama Direktur Jenderal dapat meminta bukti dan/atau data lain yang diperlukan kepada eksportir yang mengajukan keberatan atau pihak lain yang terkait serta melakukan Pemeriksaan Lapangan.

(1)	Apabila sampai dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Direktur Jenderal tidak menerbitkan keputusan, maka keberatan dianggapdikabulkan.
(2)	Dalam hal permohonan terhadap keberatan yang dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur PPKC atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat keputusan.
(3)	Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikirimkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan dimaksud dan pengiriman keputusan tersebutdinyatakan dengan bukti pengiriman.
(4)	Apabila sampai dengan hari ke 70 (tujuh puluh) sejak berkas keberatan diserahkan secara lengkap dan keputusan atas pengajuan keberatan belum diterima, eksportir yang mengajukan keberatan dapat menanyakan secara tertulis kepada DirekturJenderal u.p. Direktur PPKC.
(5)	Atas permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur PPKC atas nama Direktur Jenderal menyampaikan secara tertulis tentang penyelesaian keberatan yang bersangkutan.
(6)	Keputusan atas keberatan hanya berlaku untuk pengajuan keberatan yang diajukan.

(1)	Atas setiap penyelesaian jaminan sebagai akibat dari penolakan atas pengajuan keberatan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani keberatan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur PPKC paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal: pencairan jaminan; atau diterbitkan surat penyerahan tagihan ke DJKN.
(2)	Tata kerja penyelesaian keberatan Pungutan Ekspor dan/atau denda administrasi diatur dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)	Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian Pungutan Ekspor dan/atau denda administrasi yang telah dibayar.
(2)	Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada eksportir dalam hal: barang dibatalkan ekspornya atau tidak seluruh barang diekspor (short shipment); kesalahan tata usaha berupa kesalahan pengenaan tarif Pungutan Ekspor, jumlah satuan barang, harga patokan ekspor, kurs, penghitungan atau kesalahan administrasi; atau kelebihan pembayaran akibat keputusan keberatan.
(3)	Pengembalian Pungutan Ekspor dan/atau denda administrasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak: tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pungutan Ekspor (SKPPE); tanggal keberatan dikabulkan atau dianggap dikabulkan, dalam hal pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; atau tanggal diterimanya salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak oleh Kepala Kantor Pabean dari Pengadilan Pajak, dalam hal pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

(1)	Untuk mendapatkan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, eksportir mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean.
(2)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini dan dilampiri dengan: asli Surat Tanda Bukti Setor (STBS); bukti bahwa setoran Pungutan Ekspor, setoran atas kekurangan Pungutan Ekspor, dan/atau denda administrasi yang dimintakan pengembaliannya telah diterima dan dibukukan di rekening: 1) Bendaharawan Umum Negara pada Bank Indonesia; atau 2) Kas Negara, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar permohonan tersebut.
(3)	Terhadap berkas pengembalian yang merupakan Berkas Pungutan Ekspor dari DJA: dikecualikan dari lampiran surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan lampiran yang diajukan sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat dari Direktur PPKC atas nama Direktur Jenderal yang berisi pemberitahuan pengajuan kembali pengembalian.
(4)	Atas setiap pengajuan surat permohonan pengembalian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengembalian melakukan penelitian dokumen.
(5)	Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4): tidak lengkap atau tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengembalian mengembalikan berkas permohonan kepada eksportir disertai dengan alasan tertulis; atau lengkap dan sesuai: 1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengembalian meneruskan berkas permohonan tersebut kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur PPKC, dalam hal berkas pengembalian merupakan BerkasPungutan Ekspor dari DJA; atau 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pungutan Ekspor (SKPPE), dalam hal permohonan pengembalian telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengembalian dan bukanmerupakan Berkas Pungutan Ekspor dari DJA.

(1)	Direktur PPKC melakukan penelitian terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b butir 1).
(2)	Dalam hal diperlukan, Direktur PPKC atas nama Direktur Jenderal dapat meminta bukti dan/atau data lain yang diperlukan kepada orang yang mengajukan permohonan pengembalian atau pihaklain yang terkait serta melakukan Pemeriksaan Lapangan.
(3)	Terhadap hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur PPKC atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat yang berisi persetujuan atau penolakan pengembalian dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean.

(1)

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SKPPE paling lama: 4 (empat) hari kerja sebelum jatuh tempo pengembalian berakhir terhadap pengembalian yang diberikan akibat kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, sepanjang pada saat pengajuan keberatan telah dilakukan pelunasan tagihan; 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, terhadap permohonan pengembalian yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b butir 2); atau 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dalam hal surat tersebut berisi persetujuan pengembalian.

(2)

Dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berisi penolakan pengembalian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengembalian menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggalditerimanya surat dimaksud.

(1)	Berdasarkan SKPPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Pungutan Ekspor (SPMKPE).
(2)	SPMKPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut : lembar ke-1 dan 2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN); lembar ke-3 untuk eksportir; dan lembar ke-4 untuk Kantor Pabean.
(3)	SPMKPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada akun yang sama atau sejenis dengan akun penerimaan setoran bea keluar.
(4)	SPMKPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung oleh Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk ke KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum berakhirnya jangkawaktu pengembalian.

(1)	Atas setiap penyelesaian urusan pengembalian Pungutan Ekspor dan/atau denda administrasi, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengembalian menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur PPKC paling lambat 15 (limabelas) hari sejak tanggal diterbitkan: SPMKPE; atau surat penolakan.
(2)	Tata kerja penyelesaian pengembalian Pungutan Ekspor dan/atau denda administrasi diatur dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal ini.

1. Dalam hal ditemukan kekurangan pembayaran Pungutan Ekspor dan/atau denda administrasi sejak tanggal 1 Januari 2009, perhitungan penagihan Pungutan Ekspor dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tanggal pendaftaran PEB yang menjadi dasar temuan kekurangan pembayaran tersebut.
2. Setiap pembayaran Pungutan Ekspor dan/atau denda administrasi oleh eksportir berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini, diperlakukan sebagai pembayaran bea keluar.
3. Hal-hal lain mengenai urusan Pungutan Ekspor yang belum diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, diselesaikan berdasarkan asas tertib administrasi dan dalam hal diperlukan harus dengan persetujuan Direktur Jenderal.
4. Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Lampiran VII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dan Lampiran VIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2009
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332