Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor P - 39/BC/2010

Fri, 01 October 2010

Pengisian Lembar Penelitian dan Penetapan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P - 39/BC/2010

TENTANG

PENGISIAN LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,


Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Pengisian Lembar Penelitian dan Penetapan;


Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 110/PMK.04/2006 tentang Penetapan Bea Masuk dan Sistem Klasifikasi;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENGISIAN LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN.


Pasal 1

(1)Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean impor atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.
(2)Penetapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dalam hal nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan nilai pabean barang yang sebenarnya, sehingga:
  1. bea masuk kurang dibayar dalam hal nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi; atau
  2. bea masuk lebih dibayar dalam hal nilai pabean yang ditetapkan lebih rendah.


Pasal 2

(1)Dalam setiap penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai membuat Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP).
(2)LPPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kertas kerja sekaligus sebagai risalah penetapan nilai pabean.


Pasal 3

(1)Dalam setiap penetapan tarif, Pejabat Bea dan Cukai membuat Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT).
(2)LPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kertas kerja sekaligus sebagai risalah penetapan tarif.


Pasal 4

(1)Terhadap Kantor Pabean yang telah menerapkan Sistem Komputer Pelayanan, pengisian LPPNP dan LPPT dilakukan melalui Sistem Komputer Pelayanan.
(2)Terhadap Kantor Pabean yang belum menerapkan Sistem Komputer Pelayanan, pengisian LPPNP dan LPPT dilakukan secara manual.
(3)Bentuk dan petunjuk pengisian LPPNP sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(4)Bentuk dan petunjuk pengisian LPPT sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.


Pasal 5

Dalam hal LPPNP dan LPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) belum tersedia di Sistem Komputer Pelayanan, pengisian LPPNP dan LPPT dilakukan secara manual.


Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.






Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Oktober 2010
DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 195106211979031001



Salinan Sesuai Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Pjs. Kepala Bagian Organisasi
dan Tata Laksana

ttd,-

Untung Basuki
NIP 197005281990121001


MSI Global Alliance

Global Recognition
Global Recognition | Word Tax     Global Recognition | Word TP
Contact Us

Jakarta
MUC Building
Jl. TB Simatupang 15
Jakarta Selatan 12530

+6221-788-37-111 (Hunting)

+6221-788-37-666 (Fax)

Surabaya
Graha Pena 15th floor
Jl. Ahmad Yani 88
Surabaya 60231

 

ask_muc[at]mucglobal.com

Subscribe

For more updates and information, drop us an email or phone number.


© 2020. PT Multi Utama Consultindo. All Rights Reserved.