Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 49/PJ/2010

Mon, 05 April 2010

Penegasan Atas Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 494/KMK.07/2009 tentang Penetapan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010

05 April 2010

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 49/PJ/2010

TENTANG

PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 494/KMK.07/2009 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 494/KMK.07/2009 tentang Penetapan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010 yang mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2009, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Hal-hal yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 494/KMK.07/2009 adalah sebagai berikut:
    1. Pemerintah Pusat memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 7.100.000.000.000,00 (tujuh triliun seratus miliar rupiah) sebagaimana dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
    2. Hibah tersebut akan digunakan untuk belanja modal pada semua sektor pembangunan kecuali sektor pendidikan baik dalam arti luas maupun terbatas.
  2. Berkenaan dengan hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tersebut Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan diminta untuk:
    1. Secara aktif melakukan penggalian potensi perpajakan yang timbul sehubungan dengan penggunaan dana hibah tersebut;
    2. Melakukan sosialisasi secara intensif kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan dana hibah tersebut, khususnya tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau pemotongan Pajak Penghasilan oleh Bendahara Pemerintah Daerah;
    3. Melakukan pengawasan kewajiban perpajakan Bendahara Pemerintah Daerah yang berada di wilayah masing-masing yang menerima dana hibah tersebut.
  3. Para Kepala Kantor Wilayah diminta untuk:
    1. Mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini di lingkungan wilayah kerja masing-masing;
    2. Melaporkan pelaksanaan pengawasan Surat Edaran tersebut sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu Laporan Pengawasan Pelaksanaan Semester I dan Semester ll yang terdiri dari tiga hal yaitu langkah-langkah penggalian potensi, sosialisasi, dan pengawasan bendahara sehubungan dengan pemberian hibah kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 494/KMK.07/2009 kepada Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan paling lama pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah semester berakhir.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2010
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911


Tembusan :
  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
MSI Global Alliance

Global Recognition
Global Recognition | Word Tax     Global Recognition | Word TP
Contact Us

Jakarta
MUC Building
Jl. TB Simatupang 15
Jakarta Selatan 12530

+6221-788-37-111 (Hunting)

+6221-788-37-666 (Fax)

Surabaya
Graha Pena 15th floor
Jl. Ahmad Yani 88
Surabaya 60231

 

ask_muc[at]mucglobal.com

Subscribe

For more updates and information, drop us an email or phone number.


© 2020. PT Multi Utama Consultindo. All Rights Reserved.