Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 29/PJ/2011

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Surat Keterangan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Bumi Sementara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173).

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN SURAT KETERANGAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SEMENTARA.



Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

1. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Kantor Pusat Kontraktor terdaftar.
3. Surat ketetapan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi yang selanjutnya disebut Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah dilakukan pemeriksaan pajak.
4. Surat keterangan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi sementara yang selanjutnya disebut Surat Keterangan Pembayaran Pajak Penghasilan Sementara adalah surat keterangan pembayaran pajak penghasilan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebelum dilakukan pemeriksaan pajak.

(1)	Atas pemenuhan kewajiban pajak penghasilan yang terutang bagi Kontraktor, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak setelah dilakukan pemeriksaan.
(2)	Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan pajak.

(1)	Atas permohonan Kontraktor, sebelum Surat Ketetapan Pajak diterbitkan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keterangan Pembayaran Pajak Penghasilan Sementara.
(2)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kontraktor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(3)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan Surat Keterangan Penerimaan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang telah divalidasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(1)	Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Pembayaran Pajak Penghasilan Sementara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)	Dalam hal permohonan Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Kontraktor paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
(3)	Surat Keterangan Pembayaran Pajak Penghasilan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2011
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001