JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah terus mencermati perkembangan kondisi pasar. Ia memastikan bahwa pemerintah tetap akan melindungi masyarakat miskin dari dampak negatif guncangan harga minyak.
”Saya rasa kebijakan subsidi (2009-2014) termasuk yang diminta oleh Presiden kepada saya untuk bisa diformulasikan sehingga tetap bisa melindungi masyarakat tanpa menimbulkan beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang tidak sesuai,” kata Sri Mulyani kepada wartawan seusai menghadiri pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Selasa (20/10).
Harga minyak mentah dunia saat ini mencapai 79 dollar AS per barrel. Harga minyak diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan perekonomian global yang mulai membaik.
Namun, perkembangan lain, kurs rupiah, juga cenderung terus menguat terhadap dollar AS.
Dalam APBN 2010, DPR mengizinkan pemerintah menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun depan dengan syarat harga minyak mentah Indonesia (ICP) melonjak 10 persen dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2010, yakni 65 dollar AS per barrel.
Dengan demikian, kenaikan harga BBM bersubsidi hanya diperkenankan jika ICP rata-rata sepanjang tahun minimal menjadi 71,5 dollar AS per barrel.
”Namun, tidak ada yang bisa memastikan pergerakan harga minyak. Oleh karena itu, tidak bisa dinyatakan bahwa pada tahun depan akan terjadi kenaikan harga BBM,” ujar Sri Mulyani, awal Oktober lalu.
Biasanya ada selisih sekitar 5 dollar AS per barrel antara harga minyak di pasar dan ICP. Dengan harga minyak mentah di pasar dunia melonjak hingga 79 dollar AS, harga ICP mencapai 74 dollar AS per barrel. Dengan kecenderungan harga minyak mentah yang terus naik, harga BBM bersubsidi pun berpeluang dinaikkan pemerintah.
Dalam lima tahun ini pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi tiga kali, pada Februari 2005, Oktober 2005, dan Mei 2008. Namun, untuk pertama kali dalam sejarah, harga BBM diturunkan lagi per Oktober 2008.
Mengenai program 100 harinya, Menkeu menegaskan, pihaknya masih fokus mengawal dan mengamankan perekonomian hingga akhir 2009 yang masih dua setengah bulan lagi. Sri Mulyani juga mengatakan, dia akan mengikuti semua arahan Presiden karena posisinya adalah pembantu presiden.
”Untuk 100 hari adalah menyelesaikan tahun 2009, menjaga stabilitas. Akan kita lihat program-program prioritas untuk memperlancar arus barang dan investasi,” katanya.
Sri Mulyani menegaskan, untuk program 100 hari kabinet baru, dia tidak bisa berkomentar lebih jauh sebelum digelar rapat kabinet baru yang segera diumumkan. Ia diprediksi kembali menjabat menteri keuangan.
”Program 100 hari beliau ada dalam kontrak kinerja para menteri. Untuk menkeu adalah menyelesaikan rencana strategis untuk 2009-2014 dan perbaikan yang terkait dengan pelayanan kepabeanan seperti NSW (national single window),” katanya.
Sampai saat ini, menurut Sri Mulyani, belum ada rencana untuk merevisi APBN 2010. Apalagi, kabinet baru juga belum dibentuk. ”Sampai hari ini rasanya belum ada pengajuan permintaan (revisi) karena kabinetnya, kan, baru hari Kamis,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam APBN 2010 telah disetujui untuk lebih fleksibel dengan menambahkan pasal yang memberikan ruang kepada pemerintah untuk meningkatkan belanja hingga 2 persen apabila kelak dibutuhkan. Langkah ini untuk berjaga-jaga terkait adanya kemungkinan peningkatan belanja bila nanti dibutuhkan dalam kabinet baru.
Kesejahteraan
Kepala Divisi Advokasi pada International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) Wahyu Susilo di Jakarta, Selasa, saat menanggapi pidato Presiden Yudhoyono menegaskan bahwa pemerintah perlu menambah alokasi anggaran untuk program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat meskipun tingkat kemiskinan terus menurun.
Saat ini belanja langsung untuk publik masih lebih rendah ketimbang anggaran belanja birokrasi dan pelunasan utang.
Menurut Wahyu, tidak adanya kebijakan yang signifikan dalam program penanggulangan kemiskinan mengakibatkan terjadinya kemerosotan kualitas hidup manusia Indonesia (human development index/HDI).
Berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia tahun 2009, peringkat HDI Indonesia kian memburuk. Tahun 2006, Indonesia berada di peringkat ke-107, merosot ke peringkat ke-109 pada tahun 2007-2008, dan pada 2009 menjadi peringkat ke-111.
”Peringkat ini lebih buruk ketimbang Palestina (peringkat ke- 110) dan Sri Lanka (peringkat ke- 102), negara yang masih dilanda konflik bersenjata,” ujarnya. (oin/ant)
