News
Penyidik Pajak Diminta Diperbantukan di KPK

Thursday, 28 November 2019

Penyidik Pajak Diminta Diperbantukan di KPK

JAKARTA. Dengan adanya Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru, yaitu UU nomor 19 tahun 2019, memungkinkan penyidik pajak diperbantukan di lembaga anti rasuah. Karena dalam UU tersebut, penyidik KPK akan berstatus sama dengan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Sehingga penyidik pajak yang akan diperbantukan di KPK bisa berpindah institusi tanpa perlu menanggalkan status ASN-nya. Hanya tinggal dilakukan beberapa penyesuaian, seperti gaji dan hal-hal administratif lainnya.

Terkait hal ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo untuk mendapatkan bantuan tenaga penyidik di bidang perpajakan. Sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Kamis (29/11) Alexander mengaku pihaknya membutuhkan tenaga penyidik yang memahami kasus perpajakan, untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan korporasi.

Keterbatasan itu, yang membuat KPK sulit mengungkap kasus korupsi yang melibatkan perusahaan swasta. Padahal, keterlibatan perusahaan swasta dalam proyek pemerintah sangat besar.

Bahkan, menurutnya banyak diantara perusahaan tersebut yang menjalankan bisnisnya tidak sesuai ketentuan. Jika praktik itu melibatkan proyek pemerintah maka dengan bantuan penyidik dari DJP, KPK bisa mengetahui dan menindak korporasi tersebut.

penyidik


Global Recognition
Global Recognition | Word Tax     Global Recognition | Word TP
Contact Us

Jakarta
MUC Building
Jl. TB Simatupang 15
Jakarta Selatan 12530

+6221-788-37-111 (Hunting)

+6221-788-37-666 (Fax)

Surabaya
Graha Pena 15th floor
Jl. Ahmad Yani 88
Surabaya 60231

+6231-828-42-56 (Hunting)

+6231-828-38-84 (Fax)

Subscribe

For more updates and information, drop us an email or phone number.



© 2020 All Rights Reserved
Need Our Services?