Logo MUC

View Expand Taxation »

Taxation Archives

BATASAN OMZET UMKM SEBAGAI PKP AKAN DIUBAH

PAJAK MULAI INTIP DATA KEUANGAN WNI DI HONGKONG

UNDANG-UNDANG KHUSUS PAJAK EKONOMI DIGITAL DISIAPKAN

MINIMUM SALDO RP 1 MILIAR WAJIB DILAPORKAN KEPADA DJP

SRI MULYANI PANGKAS TARGET PAJAK 2017 JADI HANYA TUMBUH 13%

INILAH FORMULA PENGHITUNGAN PAJAK ATAS HARTA TERKAIT TAX AMNESTY

SEKTOR PERTAMBANGAN CATATKAN RESTITUSI TERBESAR

INILAH POIN-POIN RPP PAJAK HARTA TAX AMNESTY

PASCA TAX AMNESTY, PROSEDUR PEMERIKSAAN BERBASIS RISIKO DISIAPKAN

PERPPU AEOI DIRILIS, RATUSAN JUTA REKENING BISA DIINTIP DJP

REVISI UU PPH DITARGETKAN RAMPUNG TAHUN INI

PERATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DIEVALUASI

PEMERINTAH SIAPKAN ATURAN TEGAS PASCA TAX AMNESTY

SUMBANGSIH PAJAK MEMBAIK DI AWAL TAHUN BERKAT PERTUMBUHAN EKONOMI

OTORITAS PAJAK MULAI SASAR PETANI SAWIT

KENAIKAN PTKP GERUS SPT 2016

RASIO KEPATUHAN WP LAPOR SPT BARU 66%

PERANG TARIF PAJAK TAK TERHINDARKAN

BEI USUL PAJAK DIVIDEN SAHAM DIHAPUS

RENCANA PENERAPAN PAJAK PROGRESIF LAHAN MENGANGGUR DITUNDA

OTORITAS PAJAK KEJAR WP YANG BATAL REPATRIASI

LAPORAN KEUANGAN AUDITED JADI BASIS PEMAJAKAN GOOGLE

DJP TOLERANSI KETERLAMBATAN LAPOR SPT PPH ORANG PRIBADI HINGGA 21 APRIL 2017

PROSEDUR PEMERIKSAAN PASCA TAX AMNESTY DIPERKETAT

TAX AMNESTY USAI, 965 RIBU WP DAPAT AMPUNAN

DJP SEGERA RILIS NPWP MULTIFUNGSI

DJP SOSIALISASI ATURAN DOKUMEN TRANSFER PRICING DI JEPANG

JELANG AEOI, MENKEU PERTEGAS ATURAN MAIN PERTUKARAN INFORMASI WAJIB PAJAK

PENYEDIA LAYANAN DIGITAL JADI BURUAN, OTORITAS PAJAK TERBITKAN SURAT EDARAN

DJP PELAJARI TREN PENGALIHAN PPH 21 KE PPH 25