JAKARTA, Rencana pembangunan enam ruas tol dalam kota di Jakarta harus segera dihentikan. Sebab, hal itu tidak akan mampu mengurangi kemacetan, tetapi bisa memicu masalah-masalah sosial.
Pembangunan enam ruas tol dalam kota juga bertentangan dengan pembangunan transportasi massal. ”Adakah kota-kota besar di dunia yang dari suburban ke pusat kota berhasil dilayani jalan tol? Jika mereka gagal, mengapa ditiru? Jangan aneh-aneh, tuntaskan saja busway dan MRT (mass rapid transit),” kata Ketua Bidang Angkutan dan Prasarana dari Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Rudy Thehamihardja di Jakarta, Minggu (20/12).
Pendapat Rudy dipicu sikap keras Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berhasrat menuntaskan enam ruas tol dalam kota.
Keenamnya adalah Kemayoran- Kampung Melayu (9,646 kilometer), Duri Pulo-Tomang-Kampung Melayu (11,38 km), Rawa Buaya-Sunter (22,8 km), Sunter-Pulo Gebang (10,8 km), Pasar Minggu-Casablanca (9,55 km), dan Ulujami-Tanah Abang (8,26 km).
Nilai total proyek diperkirakan Rp 23 triliun. Desain konstruksinya adalah layang sehingga tidak membutuhkan pembebasan lahan. Proyek dicanangkan dimulai tahun depan.
Menurut Rudy, jalan tol malah mengotak-ngotakkan warga kota dalam sistem transportasi kota. ”Interaksi warga kota dibatasi dan selalu ada pihak yang diprioritaskan. Yang ada malah kecemburuan sosial. Lihat saja sekarang. Karena jalan macet, selalu ada pengawalan-pengawalan oleh polisi yang tidak jelas siapa yang dikawal,” ujarnya.
Pekan lalu Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mempertanyakan kesesuaian jalan tol dalam kota dengan transportasi massal hingga pemborosan energi.
Dato’ Ismail bin Md Salleh, Direktur Jenderal Lembaga Lebuhraya Malaysia, yang ditemui pekan lalu di Kuala Lumpur, menegaskan, Kerajaan Malaysia tidak lagi mengandalkan tol untuk transportasi dalam kota.
”Transportasi di kota-kota, seperti Kuala Lumpur, segera diserahkan kepada transportasi massal. Sementara jalan tol lebih diberdayakan untuk transportasi antarnegara bagian dan dari sentra produksi menuju pelabuhan,” kata Dato’ Ismail.
Kemacetan mulai tidak terkontrol di jalan-jalan tol menuju pusat kota Kuala Lumpur meski infrastrukturnya terbilang sangat baik dan banyak.
KOMPAS.com
