JAKARTA(SI) – Pemerintah memproyeksikan penerimaan perpajakan pada 2014 akan mendominasi pendapatan negara dengan persentase sebesar 84%,naik dari saat ini 78%.
Dalam kerangka pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jangka menengah 2010-2014, penerimaan perpajakan diproyeksikan melonjak menjadi Rp1.357,6 triliun pada 2014. Adapun tahun depan penerimaan perpajakan ditargetkan Rp742,7 triliun, dan tahun ini sebesar Rp652 triliun dengan proyeksi realisasi 95% dari target.
”Proyeksi pada 2014 didasarkan pada kenaikan (penerimaan) perpajakan diperkirakan 17% per tahun nominalnya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta pekan lalu.
Dia menambahkan, penerimaan perpajakan ini terdiri atas pendapatan Direktorat Jenderal Pajak (penerimaan nonmigas serta migas) dan penerimaan Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Dari sisi pajak, Sri Mulyani menambahkan,pemerintah akan mengintensifkan wajib pajak orang pribadi untuk menggenjot penerimaan. Target tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah mengingat tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan yang dimandatkan Undang-Undang PPh.Besarannya akan turun mulai tahun depan.Tarif PPh orang pribadi akan turun dari 35% menjadi 30%.
Selain itu, tantangan lain datang dari kenaikan batas pendapatan tidak kena pajak yang sudah berlaku sekarang yakni Rp15,8 juta dari semula Rp15,2 juta. Sementara tarif PPh badan diturunkan dari 30% menjadi 28% pada 2010. Menkeu menuturkan,pemerintah tetap akan memakai instrumen pajak untuk mendorong perekonomian.
Pemerintah juga sudah melakukan profilling atau menelisik kewajiban pajak wajib pajak sesuai kekayaannya. Sedangkan perusahaan tetap akan menjadi tulang punggung penerimaan perpajakan, tetapi akan dibuat agar tidak menimbulkan beban. Sejalan dengan peningkatan penerimaan perpajakan, penerimaan negara pada 2014 juga diproyeksikan Rp1.650,2 triliun.
”Uang ini akan dibelanjakan di pusat dan daerah.Tujuannya menjaga pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan,”ungkap Sri Mulyani. Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia Gunadi mengatakan, target penerimaan pajak sebesar Rp1.357,6 triliun menuntut kerja keras pemerintah.
Untuk mencapai target ini, pertumbuhan ekonomi setidaknya harus mencapai 7%, sistem pembayaran pajak diperkuat, dan penegakan hukum serta peningkatan kepatuhan masyarakat. ”BUMN, BUMD, Pertamina, dan perusahaan tambang juga harus tertib bayar.
Dan diperlukan motivasi kerja keras aparat perpajakan,” kata dia di Jakarta kemarin. Dalam hal ini, kinerja aparat perpajakan, yakni Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,harus dipacu. Gunadi menuturkan, rata-rata kenaikan penerimaan perpajakan selama ini hanya 15% dengan asumsi inflasi rata-rata 5,5%, pertumbuhan ekonomi 4,4%, dan kinerja aparat perpajakan 4,8%.
Dia menambahkan,dengan asumsi inflasi stabil pada level 5,5% selama lima tahun mendatang,target penerimaan perpajakan tadi mensyaratkan pertumbuhan ekonomi minimal 7% dan peningkatan kinerja aparat perpajakan menjadi 8,7%. ”Ini hampir dua kali kinerja sekarang kalau sistem dan kepatuhan pajak bisa tegak seperti ini,”kata dia. Menurut Gunadi, tantangan lain yang dihadapi bagi pemerintah untuk mengejar target tersebut adalah perubahan kebijakan- kebijakan perekonomian.
Misalnya, implementasi kerja sama perdagangan bebas (FTA) antara negara ASEAN dan China per 1 Januari 2010 yang diperkirakan akan mengurangi penerimaan bea masuk. Adanya fasilitas pajak investasi juga berpotensi mengurangi penerimaan Direktorat Jenderal Pajak. Kampanye antirokok juga akan mengurangi penerimaan cukai.”Target yang menantang,tetapi bukan mustahil tercapai,” imbuhnya.
Harian Seputar Indonesia
