JAKARTA, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun ke depan bisa mencapai 6,3-6,8 persen per tahun. Pertumbuhan sebesar itu lebih tinggi dari perkiraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono yang disampaikan saat kampanye sebesar 6-6,5 persen per tahun.
”Itu dimungkinkan karena beberapa waktu terakhir terjadi perbaikan ekonomi global yang memungkinkan ekspor Indonesia tumbuh positif,” ujar Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana di sela-sela Rapat Kerja Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2010-2014 di Jakarta, Senin (9/11).
Berdasarkan kondisi itu, kata Armida, pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas 7 persen. ”Kami perkirakan pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2014 minimal 7 persen,” katanya.
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi itu, Bappenas memperkirakan anggaran belanja negara dalam APBN periode 2010-2014 akan meningkat rata-rata 7 persen per tahun.
Hal ini dipicu oleh tingginya kebutuhan investasi pemerintah dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Atas dasar itu, anggaran belanja negara dalam APBN 2014 diharapkan mencapai Rp 1.700 triliun sehingga target pertumbuhan ekonomi 7 persen bisa dicapai.
”Saat ini anggaran belanja negara di APBN sudah Rp 1.000 triliun lebih. Jika pertumbuhan belanja 7 persen, akhir tahun 2014 belanja negara sudah akan mencapai Rp 1.700 triliun,” ujar Sekretaris Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Syahrial Loetan.
Kebutuhan investasi
Menurut Syahrial, dengan anggaran belanja negara sebesar itu, pemerintah belum mampu menutup semua kebutuhan investasi yang diperlukan dalam mendorong perekonomian tumbuh 7 persen pada 2014. Hal tersebut disebabkan sebagian dari anggaran belanja itu digunakan untuk kebutuhan di luar investasi, seperti pembayaran gaji pegawai.
Total kebutuhan investasi untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 7 persen adalah Rp 2.000 triliun hingga Rp 2.100 triliun per tahun.
”Sebesar 82-83 persen dari kebutuhan investasi itu harus dipasok oleh swasta, sedangkan pemerintah hanya bisa menutup sekitar 15 persennya. Atas dasar itu, sangat penting artinya agar iklim investasi dan kepastian usaha bisa membuat pelaku usaha terus menanamkan modalnya di Indonesia,” ungkapnya.
Ekonom Sustainable Development Indonesia, Dradjad H Wibowo, mengatakan, jika kenaikan nominal anggaran belanja negara mencapai 7 persen, sementara inflasinya juga pada level yang sama, belanja negara tidak meningkat secara riil karena tergerus kenaikan harga.
Namun, kenaikan anggaran belanja riil diperkirakan 1-2 persen setahun karena laju inflasinya diperhitungkan akan ada pada level 5-6 persen setiap tahun.
KOMPAS.com
