Pemerintah menambah jumlah komoditas pangan yang dibebaskan dari pajak Pertambahan Nilai (PPN), dari sebelumnya lima menjadi 13 komoditas.
Kebijakan itu efektif berlaku per 15 September 2017, menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
Selama ini, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 653 Tahun 2001, hanya lima komoditas pangan yang bebas PPN, yaitu beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, serta garam.
Dengan keluarnya PMK No. 116/PMK.010/2017, jumlah komoditas pangan yang dibebaskan PPN bertambah menjadi 13 komoditas. Rinciannya adalah: beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, serta gula konsumsi.
Dalam beleid tersebut dijelaskan, tujuan kebijakan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masayarakat atas barang-barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN.
Kebijakan ini juga sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konsitusi (MK) pada Januari 2017, yang membatalkan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Komoditas Pangan Bebas PPN:
- Beras dan gabah
- Telur
- Jagung
- Susu
- Sagu
- Buah-buahan
- Kedelai
- Sayur-sayuran
- Garam Konsumsi
- Bumbu-bumbuan
- Gula konsumsi
- Ubi-ubian
- Daging
