Pemerintah baru saja melakukan konsultasi dengan OECD terkait rencana Indonesia menerapkan pertukaran informasi perpajakan antar-negara secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo sebagai dasar perumuran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang keterbukaan informasi keuangan untuk perpajakan.

Rencananya, presiden akan menggelar rapat terbatas pada pekan ini guna membahas Perppu tersebut. Menko Perekonomian Darmin Nasution memastikan Perppu sudah bisa berlaku pada dua bulan mendatang atau Juni 2017.

Setelah resmi berlaku, lanjut Darmin, pemerintah telah memiliki hak untuk mengakses data nasabah perbankan yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini sekaligus merevisi target awal pemerintah yang mulanya ingin menggunakan AEoI untuk melihat data perbankan nasabah di luar negeri saja pada awal implementasi sistem tersebut.

Kemudian, bersamaan dengan implementasi Perppu AEoI tersebut, pemerintah akan membuat sinergi antar peraturan terkait, yakni Undang-Undang (UU) Perbankan, UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), UU Perbankan Syariah, dan UU Pasar Modal. Hanya saja, UU mana yang lebih dulu disinergikan oleh pemerintah, disebut Darmin merupakan UU yang paling mendesak untuk diakses pemerintah.