Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah mengeluarkan PMK Nomor 228/PMK.03/2017 sebagai pengganti PMK Nomor 16/PMK.03/2013. Di dalamnya, Ditjen Pajak meminta perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi kartu kredit ke pemerintah.

Namun demikian, permintaan atas data-data transaksi kartu kredit itu baru akan berlaku untuk transaksi 2018. Adapun yang wajib disampaikan adalah transaksi kartu kredit dengan total tagihan selama setahun tersebut paling sedikit Rp 1 miliar.

Dunia usaha menilai, batasan nilai itu terlalu besar. Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kamar dagang dan Industri )KADIN), Herman Juwono menyebut, seharusnya angka minimunya diperkecil agar efektif.p 200 juta paling tidak, cukup member informasi bahwa orang itu pajaknya bagaimana,” kata Herman kepada KONTAN, Minggu (4/2).