Logo MUC

View Archives Business »

DENGAN PERPPU AEOI, PEMERINTAH JANJI UNGKAP HARTA WNI DI LUAR NEGERI SENILAI RP 2.067 TRILIUN

Date : 05 Juni 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, ada sekitar Rp2.067 triliun harta Warga Negara Indonesia (WNI) yang tersimpan di berbagai belahan dunia yang belum dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu).  

More...


AKUNTAN WAJIB SELEKTIF & KENALI PENGGUNA JASA

Date : 02 Mei 2017

Akuntan dan akuntan publik wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) guna mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan terorisme.

More...


OJK TERBITKAN ATURAN TEKNIS PERTUKARAN INFORMASI NASABAH ASING

Date : 17 April 2017

OJK telah mengeluarkan aturan teknis terkait pertukaran informasi keuangan antar- negara. Khususnya, mengenai kewajiban pertukaran informasi keuangan nasabah asing di setiap lembaga jasa keuangan (LJK). Kebijakan Ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Indonesia mendukung pertukaran informasi secara otomatis antar- negara , atau Automatic Exchange of Information (AEoOI) yang akan diikuti oleh pemerintah Indonesia. 

More...


PERPPU KETERBUKAAN INFORMASI DITARGETKAN BERLAKU JUNI 2017

Date : 10 April 2017

Pemerintah baru saja melakukan konsultasi dengan OECD terkait rencana Indonesia menerapkan pertukaran informasi perpajakan antar-negara secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo sebagai dasar perumuran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang keterbukaan informasi keuangan untuk perpajakan.

More...


ATURAN PERPAJAKAN ANGKUTAN ONLINE DISAMAKAN DENGAN ANGKUTAN KONVENSIONAL

Date : 03 April 2017

Kementerian Perhubungan akan mempertegas aturan mengenai jasa layanan angkutan berbasis aplikasi online menyusul rencana revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek.

More...


KETERBUKAAN BENEFISIAL OWNERSHIP DIDORONG MASUK REVISI UU KUP

Date : 14 Maret 2017

Transparency Internasional Indonesia (TII) mendorong agar keterbukaan Beneficial Ownership (BO) menjadi salah satu substansi yang dibahas dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pasalnya, selama ini belum ada kesepahaman soal definisi BO, sedangkan pemerintah hanya memaknainya sebagai orang yang tercantum dalam jajaran direksi. 

More...


Dompet Negara Bocor Jadi Alasan Laju Ekonomi di Bawah Target

Date : 08 Februari 2017

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai bocornya penerimaan negara di tahun lalu menjadi penyebab tak tercapainya target pertumbuhan ekonomi 2016 yang ditetapkan sebesar 5,2 persen.

More...


BPKM Sebut Pajak Salah Satu Kendala Investasi

Date : 06 Februari 2017

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menyebut, setidaknya ada lima kendala investasi di Indonesia yang mesti dipecahkan bersama-sama. Kendala pertama adalah banyaknya peraturan yang menghambat datangnya penanam modal. Tidak adanya kepastian hukum tetap membuat penanam modal ragu untuk mengembangkan usahanya di Indonesia, maka dibutuhkan upaya merampingkan peraturan.

More...


Ketidakpastian Global Bermodal Kekuatan Dalam Negeri

Date : 30 Januari 2017

Ketidakpastian di pasar global terutama yang dipicu oleh kebijakan baru di Amerika Serikat mendorong pemerintah untuk menggenjot sumber pertumbuhan ekonomi dari dalam negeri termasuk mengamankan daya beli masyarakat. 

More...


Dana Repatriasi Infrastruktur Menanti

Date : 26 Januari 2017

Memasuki babak terakhir amnesti pajak, harapan agar dana warga negara Indonesia yang masih diparkir di luar negeri masuk ke dalam negeri terlihat semakin tipis. Selain dinamika politik, pemilik dana masih berpikir ulang untuk investasi ke sektor riil yang ditawarkan pemerintah. 

More...